Cegah Isu Politik Identitas, Paslon Pilkada Harus Bisa Beradu Program dan Gagasan
Selasa, 08 September 2020 - 18:35 WIB
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengingatkan para kontestan pilkada agar menghindari isu-isu politik identitas dalam setiap tahapan pilkada. Menurut Saan, belajar dari pengalaman Pilpres 2019 dan beberapa pilkada lalu seperti Pilkada DKI Jakarta, isu politik identitas begitu menguat dan sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kita ingin dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19 ini, kita harus mengedepankan narasi-narasi yang mampu membangun semangat kebersamaan. Berkontestasi itu hal yang biasa, tapi bagaimana kompetisi itu sama-sama semangatnya dalam rangka kebersamaan untuk keluar dari krisis pandemi ini,” tuturnya. (Baca juga: Cakada Langgar Protokol Kesehatan, Bisa Ditindak Pemidanaan)
Karena itu, politikus NasDem ini mengingatkan para pasangan calon, tim sukses, dan juga parpol pendukung agar dalam setiap tahapan pilkada yang akan dilewati tiga bulan ke depan, semua pihak harus mulai menghindari narasi politik identitas, baik kedaerahan, agama, maupun ideologi. “Hal-hal seperti itu harus mulai dihindari, jangan dikedepankan. Kalau itu yang dikedepankan, justru kita akan semakin memperparah situasi,” katanya. (Baca juga: Cegah Klaster Pilkada, DPR Minta Calon Patuhi Protokol Covid-19)
Menurut Saan, potensi untuk menguatnya isu politik identitas selalu ada dalam setiap tahapan pilkada. Karena itu, sejak awal pihaknya mengingatkan agar hal-hal seperti itu dihindari. “Penting juga untuk saling mengontrol agar tidak semua pihak tidak saling menyinggung satu sama lain. Narasi yang dibangun harus narasi program, narasi kebersamaan untuk sama-sama kita keluar dari situasi Covid-19,” tuturnya. (Baca juga: Tegur 53 Petahana Pelanggar Protokol Kesehatan, Mendagri: Ada Implikasinya)
Senada, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, hal pertama yang harus diingatkan adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam tahapan pilkada, sama-sama mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19.
Kedua, bagaimana kompetisi pilkada ini lebih pada menyampaikan gagasan atau adu program, serta memunculkan isu-isu yang mendorong pada penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. “Memaknai pilkada bukan hanya bagaimana caranya menang, bagaimana caranya tidak kalah, tetapi pilkada itu harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan antar komponen bangsa,” ujarnya.
Karena itulah, kata Arwani, MPR juga konsen mengingatkan semua pihak agar visi misi para paslon harus implementatif terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendukung terhadap penguatan semangat kebangsaan. “Seluruh tahapan pilkada harus mengedepankan adu program dan gagasan. Kita sudah pernah mengingatkan semua paslon semua konsentrasi pada adu gagasan dan program untuk menarik simpati masyarakat,” katanya.
Karena itu, pihaknya meminta Bawaslu di masing-masing daerah untuk selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan menguatnya isu-isu politik identitas di semua daerah yang menggelar pilkada.
“Kita ingin dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19 ini, kita harus mengedepankan narasi-narasi yang mampu membangun semangat kebersamaan. Berkontestasi itu hal yang biasa, tapi bagaimana kompetisi itu sama-sama semangatnya dalam rangka kebersamaan untuk keluar dari krisis pandemi ini,” tuturnya. (Baca juga: Cakada Langgar Protokol Kesehatan, Bisa Ditindak Pemidanaan)
Karena itu, politikus NasDem ini mengingatkan para pasangan calon, tim sukses, dan juga parpol pendukung agar dalam setiap tahapan pilkada yang akan dilewati tiga bulan ke depan, semua pihak harus mulai menghindari narasi politik identitas, baik kedaerahan, agama, maupun ideologi. “Hal-hal seperti itu harus mulai dihindari, jangan dikedepankan. Kalau itu yang dikedepankan, justru kita akan semakin memperparah situasi,” katanya. (Baca juga: Cegah Klaster Pilkada, DPR Minta Calon Patuhi Protokol Covid-19)
Menurut Saan, potensi untuk menguatnya isu politik identitas selalu ada dalam setiap tahapan pilkada. Karena itu, sejak awal pihaknya mengingatkan agar hal-hal seperti itu dihindari. “Penting juga untuk saling mengontrol agar tidak semua pihak tidak saling menyinggung satu sama lain. Narasi yang dibangun harus narasi program, narasi kebersamaan untuk sama-sama kita keluar dari situasi Covid-19,” tuturnya. (Baca juga: Tegur 53 Petahana Pelanggar Protokol Kesehatan, Mendagri: Ada Implikasinya)
Senada, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, hal pertama yang harus diingatkan adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam tahapan pilkada, sama-sama mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19.
Kedua, bagaimana kompetisi pilkada ini lebih pada menyampaikan gagasan atau adu program, serta memunculkan isu-isu yang mendorong pada penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. “Memaknai pilkada bukan hanya bagaimana caranya menang, bagaimana caranya tidak kalah, tetapi pilkada itu harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan antar komponen bangsa,” ujarnya.
Karena itulah, kata Arwani, MPR juga konsen mengingatkan semua pihak agar visi misi para paslon harus implementatif terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendukung terhadap penguatan semangat kebangsaan. “Seluruh tahapan pilkada harus mengedepankan adu program dan gagasan. Kita sudah pernah mengingatkan semua paslon semua konsentrasi pada adu gagasan dan program untuk menarik simpati masyarakat,” katanya.
Karena itu, pihaknya meminta Bawaslu di masing-masing daerah untuk selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan menguatnya isu-isu politik identitas di semua daerah yang menggelar pilkada.
(nbs)
tulis komentar anda