Polemik Kenaikan PPN 12%, Pembatalan Bisa Dilakukan Presiden Prabowo
Rabu, 25 Desember 2024 - 14:38 WIB
loading...
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (tengah) menilai sangat mudah mengakhiri polemik kenaikan PPN 12%. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sangat mudah mengakhiri polemik kenaikan PPN 12%. Sebab, untuk mengubah itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR.
"Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur," kata Adi Prayitno melalui akun IG pribadinya, dikutip Rabu (25/12/2024).
Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12%, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. "Kan, di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam waktu kilat," ujarnya.
Baca juga: Waketum Partai Perindo Manik Marganamahendra: PPN 12% Perlu Dikaji Ulang
Adi mengatakan, saat ini dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari Presiden Prabowo yang tengah berkuasa untuk membatalkan. Kemauan politik ini diyakini Adi akan memengaruhi sikap politik partai koalisi pemerintahan di parlemen. "Ya (Prabowo bisa membatalkan). (Keputusan) ada di pemerintah dan koalisi gemuk yang tegak lurus ke pemerintah," jelasnya.
"Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur," kata Adi Prayitno melalui akun IG pribadinya, dikutip Rabu (25/12/2024).
Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12%, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. "Kan, di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam waktu kilat," ujarnya.
Baca juga: Waketum Partai Perindo Manik Marganamahendra: PPN 12% Perlu Dikaji Ulang
Adi mengatakan, saat ini dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari Presiden Prabowo yang tengah berkuasa untuk membatalkan. Kemauan politik ini diyakini Adi akan memengaruhi sikap politik partai koalisi pemerintahan di parlemen. "Ya (Prabowo bisa membatalkan). (Keputusan) ada di pemerintah dan koalisi gemuk yang tegak lurus ke pemerintah," jelasnya.
Lihat Juga :
