Pengamat Sebut Influencer Dibutuhkan untuk Sampaikan Informasi
Jum'at, 04 September 2020 - 20:03 WIB
"Jadi influencer sekarang ini lebih konteks untuk pembangunan, pariwisata, termasuk yang sekarang benar-benar dilakukan pemerintah dan semua yaitu menangani covid," kata Henri.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, jika pemerintahan saat ini tidak menggunakan influencer untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu. Menurutnya, Presiden Jokowi saat terbuka terhadap semua influencer.
"Presiden itu setiap hari 2 jam membuka media sosial, dia membaca setiap isu-isu yang sedang ramai di media sosial termasuk pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau. Jadi beliau sangat terbuka terhadap media sosial," kata Fadjroel.
"Tidak ada masalah dengan problem influencer, ini adalah fakta baru dan tidak ada yang bisa menahannya, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya," sambungnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo berharap penggunaan influencer di media sosial tidak untuk isu-isu yang kontroversial seperti RUU Omnibuslaw, tetapi lebih pada hal-hal yang membangun atau seperti saat ini penanggulangan Covid 19.
"Kalau ada kebijakan politik yang relativ diterima semua pihak tidak masalah menggunakan influencer, tapi kalau kebijakan yang masih pro kontra harus ada simetris prosesnya. Ini bukan problem baru, pada akhirnya kelompok kritis ini yang membela, yg memberikan ruang adalah media massa," kata Agus.
"Jika Presiden Jokowi juga memikirkan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan RUU itu harus bicara dimana, itu akan sangat bagus sekali," sambungnya.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, jika pemerintahan saat ini tidak menggunakan influencer untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu. Menurutnya, Presiden Jokowi saat terbuka terhadap semua influencer.
"Presiden itu setiap hari 2 jam membuka media sosial, dia membaca setiap isu-isu yang sedang ramai di media sosial termasuk pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau. Jadi beliau sangat terbuka terhadap media sosial," kata Fadjroel.
"Tidak ada masalah dengan problem influencer, ini adalah fakta baru dan tidak ada yang bisa menahannya, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya," sambungnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo berharap penggunaan influencer di media sosial tidak untuk isu-isu yang kontroversial seperti RUU Omnibuslaw, tetapi lebih pada hal-hal yang membangun atau seperti saat ini penanggulangan Covid 19.
"Kalau ada kebijakan politik yang relativ diterima semua pihak tidak masalah menggunakan influencer, tapi kalau kebijakan yang masih pro kontra harus ada simetris prosesnya. Ini bukan problem baru, pada akhirnya kelompok kritis ini yang membela, yg memberikan ruang adalah media massa," kata Agus.
"Jika Presiden Jokowi juga memikirkan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan RUU itu harus bicara dimana, itu akan sangat bagus sekali," sambungnya.
(maf)
tulis komentar anda