Pengamat Sebut Influencer Dibutuhkan untuk Sampaikan Informasi

JAKARTA - Influencer dinilai sangat diperlukan, khususnya di era digital saat ini untuk menyampaikan informasi. Keberadaan influencer juga dianggap bisa menghemat APBN karena tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

(Baca juga: Jasa Influencer, PKS: Pemerintah Bertanggung Jawab atas Terbelahnya Rakyat)

Demikian pernyataan Pendiri Mediawave, Yose Rizal dalam Webinar yang diselenggarakan Kompas TV dengan tema Influencer dan Pemerintahan Jokowi, Jumat (4/9/2020).

"Influencer satu hal yang tidak bisa dihindari. Pemerintah butuh itu. Mohon semua pihak jangan mendiskreditkan influencer yang membantu pemerintah justru itu akan menghemat APBN. Karena mayoritas influencer ini sifatnya relawan, tidak ada transaksi," kata Yose.

(Baca juga: Apa Perbedaan antara Buzzer dan Influencer?)

Yose mengatakan, perlu diingat kalau bahwa Presiden Jokowi sangat didukung oleh basis relawan. "Saya meyakini banyak akun di sosmed memviralkan komunikasi pemerintah dengan basis relawan itu. Sehingga sifatnya bukan transaksional tapi relawan, dan itu keuntungan pemerintah," kata Yose.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto mengatakan keberadaan influencer sebenarnya sudah ada sejak dulu yang disebut opini leader, di mana masyarakat pasif akan mengikuti masyarakat aktif.

"Mereka yang aktif, jaringan sosial dan hubungannya lebih banyak akan jadi rujukan bagi yang pasif, maka disebut opini leader. Bisa saja opini leader itu artis, para ulama, orang kampus atau guru, jadi itu masa lalu. Tapi sekarang di era digital dimana semua orang bisa jadi wartawan, itulah influencer," kata Henri.

Selain influencer, kata Henri, ada juga buzzer dan ini seringkali dituding seakan-akan ada di pemerintahan sampai sekarang. Padahal menurut logika, katanya, Presiden tidak perlu lagi buzzer politik atau influencer untuk meraih kekuasaan. Karena Jokowi sudah 2 kali menjadi Presiden dan tinggal menyelesaikan tugas. Selain itu, pemerintahnya, TNI/Polri dan Partai Politik juga sudah solid.

"Jadi influencer sekarang ini lebih konteks untuk pembangunan, pariwisata, termasuk yang sekarang benar-benar dilakukan pemerintah dan semua yaitu menangani covid," kata Henri.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, jika pemerintahan saat ini tidak menggunakan influencer untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu. Menurutnya, Presiden Jokowi saat terbuka terhadap semua influencer.

"Presiden itu setiap hari 2 jam membuka media sosial, dia membaca setiap isu-isu yang sedang ramai di media sosial termasuk pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau. Jadi beliau sangat terbuka terhadap media sosial," kata Fadjroel.

"Tidak ada masalah dengan problem influencer, ini adalah fakta baru dan tidak ada yang bisa menahannya, kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya," sambungnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo berharap penggunaan influencer di media sosial tidak untuk isu-isu yang kontroversial seperti RUU Omnibuslaw, tetapi lebih pada hal-hal yang membangun atau seperti saat ini penanggulangan Covid 19.

"Kalau ada kebijakan politik yang relativ diterima semua pihak tidak masalah menggunakan influencer, tapi kalau kebijakan yang masih pro kontra harus ada simetris prosesnya. Ini bukan problem baru, pada akhirnya kelompok kritis ini yang membela, yg memberikan ruang adalah media massa," kata Agus.

"Jika Presiden Jokowi juga memikirkan kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan RUU itu harus bicara dimana, itu akan sangat bagus sekali," sambungnya.