Menteri LHK Sebut Perhutanan Sosial Upaya Negara Wujudkan Keadilan Masyarakat

Secara realistis maka proyeksi penyelesaian perhutanan sosial kemudian dapat dicapai dengan proyeksi 8 juta hektare hingga akhir 2024 dan saat ini telah mencapai lebih dari 7,08 juta ha.

"Mengapa kita harus realistis, karena ternyata dalam kerja-kerja perhutanan sosial, begitu tinggi dan dinamisnya berkembang hal-hal menyangkut kehidupan masyarakat di desa, terutama desa-desa dalam dan sekitar kawasan hutan. Jadi tidak sesederhana hanya dengan diberi akses saja," katanya.

Beberapa kajian dampak perhutanan sosial juga telah dilakukan antara lain oleh tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung, IPB, dan kajian oleh Katadata secara nasional.

Kajian-kajian dampak tersebut, telah menunjukan dampak nyata perhutanan sosial baik aspek ekonomi, ekologi dan sosial, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan tutupan lahan.

"Untuk capaian itu semua, saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua pelaku khususnya di tingkat tapak, seluruh masyarakat dan para aktivis pendamping," ungkap Menteri Siti.

Melalui Workshop sinergi perhutanan sosial ini, Menteri Siti mengatakan kembali saatnya meneguhkan komitmen dan bergandengan tangan dan bergandengan bahu.

"Untuk bersama-sama mendorong peningkatan kualitas perhutanan sosial untuk kemakmuran ekonomi dan kelestarian lingkungan, menjaga hutan sebagai warisan yang tak ternilai bagi generasi masa depan. Mari bersama kita terus melangkah, menjaga hutan, menjaga bumi, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua," tutupnya.