Ketua YLBHI: Jokowi Paling Bertanggung Jawab Terjadinya Krisis Konstitusi

Sedangkan dikatakan cacat substansi karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan objek permohonan tersebut. Sekalipun MK itu dikatakan menguji norma, namun norma yang diuji itu sangat bertalian dengan kontestasi pemilu, yang akan diikuti oleh Gibran yang juga keponakan dari ketua MK. Baca juga: Akademisi Tegaskan Politik Dinasti Jokowi Sudah Dimulai Sejak Wali Kota Solo

Jika merujuk pada UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5), (6), (7) yang intinya menyatakan; apabila seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa tidak mundur merupakan bentuk pelanggaran, sehingga putusannya dinyatakan tidak sah, serta perkara itu bisa diperiksa kembali.

Atas dasar itu, menurut Jimmy, kepercayaan publik terhadap MKMK sangat bergantung pada putusan etik nantinya. ”Jika, putusan etik melihat adanya cacat prosedur dan cacat substansial dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dilihat oleh publik, dan diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, maka marwah dan citra MK di mata publik bisa terselamatkan,” tandasnya.