Akademisi Tegaskan Politik Dinasti Jokowi Sudah Dimulai Sejak Wali Kota Solo

JAKARTA - Politik dinasti seharusnya tidak berlaku di negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar.

Sebab menurutnya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

"Kalau kita bicara soal politik dinasti sebenarnya dalam demokrasi harusnya tidak ada politik dinasti. Karena demokrasi itu menggeser sebuah proses pemilihan berbasi dari rakyat kemudian untuk rakyat," ucap Zainal dalam Diskusi Publik bertajuk 'Politik Dinasti Jokowi, Konflik Kepentingan, dan Bencana Court Capture MK' yang digelar Sahabat ICW, Jumat (3/11/2023).

"Dari rakyat kemudian rakyat juga yang menentukan jadi ada proses kandidasi yang didorong oleh publik lalu kemudian masuk ke proses yang juga direstui oleh publik," tambahnya.

Baca juga: Terkait Dinasti Politik, Jokowi Sebut yang Menentukan Rakyat

Zainal mengatakan, politik dinasti bukan hanya sekadar relasi keluarga atau antara bapak dan anak saja. Namun, adanya karpet merah yang diberikan dalam seluruh proses pemilihan.

"Bicara politik dinasti maka kita bicara bukan hanya sekadar relasi antar bapak dan anak saja atau relasi antarkeluarga, enggak begitu sebenarnya. Tapi adanya karpet merah yang diberikan dari mulai proses kandidasi sampai kemudian proses pemilihan bahkan kemudian ketika proses pasca pemilihan," tuturnya.