Bawaslu Akui Sulit Tindak Larangan Kampanye, Ini Penyebabnya

Untuk itu, dirinya meminta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah mau bekerja sama untuk memberi peringatan agar tak melakukan kegiatan politik praktis dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

"Karena itu, kami baru bisa mengeluarkan imbauan-imbauan," tutur dia.

Bagja pun berharap, kader-kader Muhammadiyah mau melakukan pengawasan partisipatif Pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik.

Menurutnya, perlu bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dengan ikut memperingatkan pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas pemerintah, keagamaan, dan sekolah tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap, adanya stigma larangan berpolitik praktis di tempat ibadah jangan sampai menjadi stigma hanya larangan di masjid saja.

"Jangan akhirnya sampai stigma teroris itu dekat dengan Islam dan tempat ibadah distigmakan dengan masjid saja. Larangan tempat ibadah ini dibuat umum, untuk semua tempat ibadah," akunya.

Dia pun menyambut baik ajakan kerja sama dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pemilu. "Kita memang perlu bersama-sama bersinergi menjaga kualitas demokrasi," pungkasnya.