April 2014, jumlah hakim sudah normal

Rabu, 05 Februari 2014 - 14:22 WIB
April 2014, jumlah hakim...
April 2014, jumlah hakim sudah normal
A A A
Sindonews.com - DPR diminta untuk segera melakukan seleksi hakim konstitusi. Hal itu mengingat, perhelatan Pemilu 2014 tinggal beberapa bulan lagi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap, bulan April 2014 nanti sudah ada penambahan jumlah hakim konstitusi. Penambahan hakim itu ntuk menggantikan Akil Mochtar yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Harjono yang akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2014 nanti.

"Diharapkan bulan April sudah bisa ada hakim baru," ujar mantan Ketua MK Mahfud MD di sela-sela 'Sarasehan Calon Legislatif DPR/DPD RI Lintas Partai dari HMI: HMI untuk Rakyat' di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Seperti diketahui, kini jumlah hakim konstitusi hanya delapan orang, setelah Akil Mochtar menjadi tersangka dalam kasus penanganan perkara sejumlah pemilukada di MK.

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) telah mengantongi nama enam panel ahli sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah disetujui DPR.

Panel tersebut antara lain empat dari seleksi KY yakni Achmad Sodiki, Ahmad Syafii Maarif, Achamd Zen Umar Purba, Todung Mulya Lubis kemudian Prof Bagir Manan dari unsur Mahkamah Agung, dan Yunus Husein dari unsur Pemerintah. Panel ahli akan mencari hakim pengganti bekas ketua MK Akil Mochtar dan Hakim Harjono yang akan pensiun efektif 1 April 2014.
(dam)
Berita Terkait
Telah Jadi UU, MK Putuskan...
Telah Jadi UU, MK Putuskan Tolak Gugatan Perppu 1/2020
Uji Materi Perppu 1/2020,...
Uji Materi Perppu 1/2020, Pemohon Pertanyakan Bukti Surat dan Pengesahan
Perppu 1/2020 Jadi UU,...
Perppu 1/2020 Jadi UU, Formappi Dorong Judicial Review Melalui MK
Uji Perppu Ditolak,...
Uji Perppu Ditolak, MAKI Optimistis Gugatan UU 2/2020 Dikabulkan MK
KMPK Gugat Perppu Nomor...
KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MK
Perppu Corona Beri Cek...
Perppu Corona Beri Cek Kosong bagi Pemerintah untuk Melakukan Akrobat Susun APBN
Berita Terkini
10 Tahun Arbitrase Laut...
10 Tahun Arbitrase Laut China Selatan Tak Mempan, Saatnya Mulai Perundingan COC
Kebijakan Kemenhut Dinilai...
Kebijakan Kemenhut Dinilai Perkuat Posisi Indonesia dalam Konservasi Gajah Dunia
MPLS Ramah dan Gernas...
MPLS Ramah dan Gernas Rana: Memulai Pendidikan dengan Rasa Aman, Bukan Rasa Takut
Febrie Ditetapkan Jadi...
Febrie Ditetapkan Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa, Pakar: Bertentangan dengan Konstitusi dan Langgar HAM
Rakernas Perdana IKAL...
Rakernas Perdana IKAL Lemhannas Rumuskan Program Strategis Dukung Asta Cita Prabowo
Mantan Ketua KAMMI,...
Mantan Ketua KAMMI, BEM UI, hingga Korpus BEM SI Masuk Pengurus Gema Keadilan
Infografis
3 Penyebab Para Jenderal...
3 Penyebab Para Jenderal Israel Sudah Tak Ingin Serang Gaza
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved