Bidik alkes, ini modus operandi korupsi dinasti Banten
Sabtu, 21 Desember 2013 - 13:05 WIB
Bidik alkes, ini modus operandi korupsi dinasti Banten
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan modus operandi dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di wilayah Banten.
Setelah menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dan menahannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik dugaan korupsi pengadaan alkes yang terjadi di pemerintahan Banten, dan Kota Tangerang Selatan.
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan, modus operandi korupsi alkes bermula dari penawaran sebuah perusahaan pemenang tender. Disitu, kata Ucok, permainan harga dimulai oleh dinas yang diduga atas pengetahuan Gubernur.
"Yaitu dinas kesehatan setelah menerima penawaran dari perusahaan untuk pengadaan alkes, lalu dinas menentukan HPS (Harga perkiraan sementara)," kata Ucok saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Sabtu (21/12/2013).
Dalam kasusnya, lanjut dia, Pemprov Banten, maupun Pemkot Tangerang Selatan sebagai pejabat pengguna anggaran diduga berperan memainkan harga. Atau harga barang yang sudah ditentukan kemudian di gelembungkan menjadi harga yang tidak semestinya.
"HPS ini oleh Pemda Provinsi Banten maupun Tangsel digelembungkan dengan cara penambahaan 15 persen untuk meraih keuntungaan," ujarnya.
Padahal, tambahnya, dengan harga penawaran yang sudah ditentukan secara normal, pemprov dan pemkot dinilai sudah memperoleh keuntungan. Tetapi, celah penggelembungan anggaran tetap terjadi, bahkan angkanya cukup fantastis.
"Dengan cara menentukan HPS dari harga penawaran yang diberikan perusahaan kepada pihak dinas, pemerintah sebenarnya sudah untung besar sekali," paparnya.
Selain kasus Pemilukada Lebak, Banten, KPK juga mengembangkan kasus korupsi alkes di Banten dan Tangerang Selatan pada anggaran tahun 2012.
Seperti diketahui, Atut resmi menjadi tersangka atas dugaan pengurusan pemilukada Lebak, Banten. Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang nomo 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP.
Pada kasus tersebut, KPK juga telah menahan tiga tersangka lain, mereka adalah, mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Susi Tur Andayani, serta Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik kandung Atut.
Informasi yang dihimpun, Kakak ipar Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini harus mendekam bersama 16 tahanan kriminal lainnya, di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Atut satu kamar dengan tahanan pidana umum
Setelah menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dan menahannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membidik dugaan korupsi pengadaan alkes yang terjadi di pemerintahan Banten, dan Kota Tangerang Selatan.
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan, modus operandi korupsi alkes bermula dari penawaran sebuah perusahaan pemenang tender. Disitu, kata Ucok, permainan harga dimulai oleh dinas yang diduga atas pengetahuan Gubernur.
"Yaitu dinas kesehatan setelah menerima penawaran dari perusahaan untuk pengadaan alkes, lalu dinas menentukan HPS (Harga perkiraan sementara)," kata Ucok saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Sabtu (21/12/2013).
Dalam kasusnya, lanjut dia, Pemprov Banten, maupun Pemkot Tangerang Selatan sebagai pejabat pengguna anggaran diduga berperan memainkan harga. Atau harga barang yang sudah ditentukan kemudian di gelembungkan menjadi harga yang tidak semestinya.
"HPS ini oleh Pemda Provinsi Banten maupun Tangsel digelembungkan dengan cara penambahaan 15 persen untuk meraih keuntungaan," ujarnya.
Padahal, tambahnya, dengan harga penawaran yang sudah ditentukan secara normal, pemprov dan pemkot dinilai sudah memperoleh keuntungan. Tetapi, celah penggelembungan anggaran tetap terjadi, bahkan angkanya cukup fantastis.
"Dengan cara menentukan HPS dari harga penawaran yang diberikan perusahaan kepada pihak dinas, pemerintah sebenarnya sudah untung besar sekali," paparnya.
Selain kasus Pemilukada Lebak, Banten, KPK juga mengembangkan kasus korupsi alkes di Banten dan Tangerang Selatan pada anggaran tahun 2012.
Seperti diketahui, Atut resmi menjadi tersangka atas dugaan pengurusan pemilukada Lebak, Banten. Atut dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang nomo 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP.
Pada kasus tersebut, KPK juga telah menahan tiga tersangka lain, mereka adalah, mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Susi Tur Andayani, serta Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik kandung Atut.
Informasi yang dihimpun, Kakak ipar Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini harus mendekam bersama 16 tahanan kriminal lainnya, di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Atut satu kamar dengan tahanan pidana umum
(lal)
