Pro Kontra Posisi Menhan, Masyarakat Tunggu Gebrakan Prabowo

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sultham Muhammad Yus menilai ditunjuknya Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan ( Menhan ) dalam Kabinet Indonesia Maju sempat menimbulkan berbagai polemik di masyarakat.

Sulthan menganggap wajar, karena selama dua periode pertarungan pilpres tidak bisa dilepaskan dari sosok Presuden Jokowi dan Prabowo. "Rivalitas Jokowi dan Prabowo kini dipersatukan dalam satu wadah, Kabinet Kerja yang dikomandoi langsung oleh presiden terpilih," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Minggu (27/10/2019).

Menurut Sulthan, dalam sejarah dunia tidak pernah ada capres tidak terpilih lalu menjadi menteri bagi presiden terpilih. Kini telah ada, Indonesia menjadi pelopornya dan Prabowo yang pertama. Apakah ini sebuah keanehan jika diliat secara kasat mata bisa dikatakan demikian. (Baca juga: ASEAN Diyakini Tak Masalah Prabowo Jadi Menhan )

"Esensinya pasangan capres yang ikut kontestasi itu karena ada perbedaan cara pandang dalam mengelola pemerintahan," jelasnya.

Dijelaskan Sulthan, posisi Menhan yang dijabat Prabowo ini tidak sembarangan. Dia satu di antara tiga kementerian yang disebutkan dalam konstitusi dan tidak bisa serta merta dibubarkan oleh presiden.

"Meskipun julukannya pembantu presiden, tapi posisi Menhan itu memiliki kedudukan yang istimewa," katanya.

Sulthan mengakui bahwa berbagai spekulasi liar memang sempat bermunculan di tengah masyarakat atas keputusan Jokowi menunjuk Prabowo. Ada yang menganggap pos menteri ini dipilih karena latar belakang Prabowo yang militer. Kemudian ada juga yang mengatakan ini hasil transaksi politik bagi-bagi kekuasaan.

Di samping itu, keberadaan Kemenhan memiliki postur anggaran yang cukup besar sehingga diminati oleh Gerindra. "Tapi ada pula pula yang mengatakan karena dalam visi misinya ketika nyapres Prabowo selalu menyebutkan bahwa pertahanan Indonesia itu lemah. Oleh karena itu posisi tersebut dipercayakan pada Prabowo untuk dilihat kualitasnya mewujudkan pertahanan negara yang kokoh," jelas dia.

Sulthan menganggap, tantangan bagi Prabowo dalam memimpin Kemenhan tidaklah mudah. Menurutnya, dinamika pertahanan dahulu kala dirinya masih aktif di militer mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat. Sebut saja sistem pertahanan digital yang sebagai wujud alutsista modern. (Baca juga: Gerindra Merasa Tak Ada Pembatasan Ruang Gerak Prabowo sebagai Menhan )

Bagi Pengamat asal UIN Jakarta ini, saat ini dunia 'pertahanan' didominasi oleh pertarungan teknologi antar negara yang mengurucut pada perang ekonomi dan kemampuan negara dalam mengembangkan industri pertahanan.

"Dalam merespons dinamika yang demikian dituntut kecepatan dan ketepatan dari Prabowo sebagai Menhan. Dengan pola kerja yang tepat stigma bahwa ini hanya bagi-bagi kekuasaan bisa dibantah dengan pembuktian. Kita tunggu saja gebrakan pertama dari Macan Asia tersebut," tandasnya.