Program Pendidikan Cagub Jakarta

Handa S Abidin, PhD
PhD dari the University of Edinburgh

PADA 2014 hanya 14,99% penduduk Jakarta yang telah menyelesaikan pendidikan akademi/universitas (http://jakarta.bps.go.id). Persentase ini perlu segera ditingkatkan karena pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Latar Belakang dan Kenyataan
KPU DKI Jakarta telah mengumumkan daftar riwayat hidup para calon gubernur maupun wakilnya. Salah satu hal menarik dari Pilkada Jakarta kali ini adalah tiga pasangan calon Jakarta mengenyam pendidikan tinggi dengan minimal bergelar magister/master.

Agus mendapatkan tiga gelar master, dari Nanyang Technological University, Harvard University, dan Webster University. Sylvi adalah seorang profesor dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka).

Ahok memiliki gelar magister manajemen dari Prasetiya Mulya. Djarot lulusan S-2 Universitas Gadjah Mada yang pernah menjabat sebagai pembantu rektor satu dan dekan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Anies adalah PhD dari Northern Illinois University yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sandi memperoleh gelar master dari the George Washington University dan sedang mengambil S-3 di Universitas Pelita Harapan.

Apakah tingginya pendidikan semua calon merupakan berita baik yang dapat mempertinggi tingkat persentase lulusan pendidikan tinggi di Jakarta? Sejauh mana komitmen memajukan pendidikan tinggi para calon berdasarkan dokumen visi, misi, dan program kerja mereka?

Agus-Sylvi secara umum menginginkan pem-berian akses yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan. Program kerja pendidikan tinggi milik Ahok-Djarot ingin ”memberikan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri.”

Tidak kalah mentereng, program kerja Anies-Sandi dalam konteks pendidikan tinggi memiliki komitmen untuk meningkatkan jumlah dosen. Berdasarkan program para kandidat tersebut telah terlihat para calon masih perlu meningkatkan komitmennya dalam memajukan pendidikan tinggi di Jakarta.

Langkah Strategis
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan persentase penduduk Jakarta yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat akademi/ universitas adalah calon terpilih perlu meningkatkan jangkauan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Saat ini KJMU masih bersifat terbatas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133/2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, persyaratan penerima KJMU antara lain terbatas pada penduduk pemilik KTP alamat Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu dan telah lulus seleksi di perguruan tinggi negeri (PTN).

Disarankan KJMU diperluas jangkauannya untuk semua penduduk pemilik KTP alamat Jakarta, bukan hanya untuk keluarga tidak mampu saja. Selain itu, KJMU diharapkan tidak hanya terbatas pada PTN, akan tetapi juga meliputi kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS) dan kuliah di luar negeri.

Namun, kriteria perluasan penjangkauan tersebut tetap dilaksanakan dengan memerhatikan aspek kesediaan anggaran dan asas prioritas. Kriteria penjangkauan terhadap semua penduduk pemilik KTP alamat Jakarta dilaksanakan terlebih dulu dengan memberikan prioritas utama untuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kriteria perluasan pemilihan tempat kuliah dilakukan dengan tetap memberikan prioritas terhadap penduduk pemilik KTP alamat Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu dan diterima di perguruan tinggi terbaik.

Perluasan jangkauan ini sangat penting karena masih sangat banyak penduduk Jakarta yang belum mendapatkan kesempatan untuk menamatkan pendidikan akademi/universitas. Pada 2014 masih terdapat sekitar 85% penduduk Jakarta yang belum menyelesaikan pendidikan akademi/universitas (diolah dari http://jakarta.bps.go.id). Apabila jangkauannya terlalu dibatasi, maka hal ini akan membuat persentase tingkat pendidikan tinggi penduduk Jakarta sulit berkembang.

Selanjutnya, untuk mendukung proses kegiatan pendidikan tinggi, calon gubernur dan calon wakil gubernur perlu memaksimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di Jakarta. Perguruan tinggi memiliki kewajiban melaksanakan tridarma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan hadirnya dosen tamu dari pihak Pemprov Jakarta untuk mata kuliah terkait dapat menyeimbangkan pengetahuan teori dan praktik bagi para mahasiswa.

Kunjungan ke lapangan terkait dengan kegiatan Pemprov Jakarta juga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa-mahasiswi secara praktis. Selain itu, kesempatan pekerjaan sukarela dan magang di lingkungan Pemprov Jakarta idealnya dapat difasilitasi oleh Pemprov Jakarta untuk meningkatkan kemampuan praktik para mahasiswa.

Kegiatan penelitian para dosen dapat mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program kerja pasangan calon terpilih nanti. Program kerja pasangan calon terpilih akan memiliki fondasi yang lebih kuat karena didukung oleh ilmu teoretis para dosen yang ahli di bidangnya masing-masing.

Untuk kegiatan pengabdian masyarakat, para calon dapat mengako-modasi para civitas akademika yang ingin melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, seperti penyuluhan dan bimbingan ilmu tertentu kepada masyarakat.

Pada akhirnya lulusan pendidikan tinggi butuh bekerja. Para calon perlu menghadirkan suatu ekosistem positif yang mendukung penyerapan para mahasiswa Jakarta ke dalam dunia kerja. Untuk para mahasiswa Jakarta yang lebih tertarik mendirikan usaha diperlukan penyokongan kepada mereka untuk dapat mandiri serta mampu menciptakan lapangan kerja. Pada prinsipnya, jangan sampai ada mahasiswa-mahasiswi yang menjadi pengangguran setelah lulus nanti.

Di dalam dokumen visi, misi, dan program kerja mereka, para calon gubernur dan wakilnya telah menawarkan sejumlah program kerja terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang dapat bermanfaat bagi para mahasiswa selama mereka masih kuliah maupun setelah mereka lulus.

Agus-Sylvi berkeinginan menggerakkan UMKM, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif untuk menghasilkan lapangan kerja baru. Ahok-Djarot memiliki komitmen untuk mempertinggi kualitas dan memperbanyak kuantitas tenaga kerja kesehatan serta memfasilitasi co-working spaces di lima kota administrasi Jakarta dan juga co-working space untuk pelaku IT start-up.

Anies-Sandi antara lain berkomitmen mendirikan entrepreneurship center di tingkat kelurahan, menyediakan stimulus untuk pengusaha muda, menyelenggarakan magang untuk pekerja muda, dan melaksanakan program mentorship dunia kerja untuk lulusan pendidikan. Diharapkan, siapa pun pasangan calon yang akan terpilih nanti dapat mengakomodasikan program bermanfaat kandidat lain yang tidak terpilih.