180 Pegawai LPSK Teken Pakta Integritas
Kamis, 19 November 2015 - 20:23 WIB
180 Pegawai LPSK Teken Pakta Integritas
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 180 pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani pakta integritas dalam sepekan terakhir.
Penandatangan pakta integritas merupakan bentuk komitmen seluruh pegawai LPSK menuju aparatur pemerintah yang bersih.
Penandatanganan pakta integritas secara simbolis dilakukan tiga pegawai di hadapan Ketua dan Wakil Ketua LPSK pada acara Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai serta Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan LPSK, Kamis (19/11/2015).
Ketua Panitia Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai serta Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan LPSK, Wibowo Joko Harjono mengatakan selain membangun kebersamaan menjadi aparatur yang bersih, penandatanganan pakta integritas agar seluruh pegawai LPSK menjadi lebih taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.
“Sebanyak 180 pegawai sudah menandatangani pakta integritas, sisanya ada yang dinas luar dan cuti. Tapi, jumlah itu sudah menggambarkan lebih dari 90% pegawai LPSK,” kata Joko dalam laporannya.
Selain Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, hadir dalam acara tersebut tiga Wakil Ketua LPSK yaitu Askari Razak, Hasto Atmojo Suroyo dan Teguh Soedarsono.
Hadir juga para pejabat struktural di lingkungan LPSK, seperti Sekretaris LPSK Armein Rizal, para kepala bagian, kepala subbagian dan jajaran tenaga ahli.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pakta integritas yang ditandatangani seluruh pegawai LPSK merupakan pernyataan pribadi agar maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Untuk pimpinan dan pejabat struktural, sudah lebih dulu menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah,” kata Semendawai di hadapan ratusan pegawai LPSK.
Menurut dia, pakta integritas diharapkan menumbuhkan komitmen pribadi dari masing-masing pegawai. (Baca juga: Di Bosnia, LPSK Bahas Rehabilitasi Korban Kejahatan)
Dia mengungkapkan pakta integritas juga lahir dari usaha untuk meminimalisir penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di instansi pemerintah, termasuk LPSK.
“Catatan pentingnya adalah bagaimana kita bekerja dengan jujur,” tutur Semendawai.
PILIHAN:
Mustahil, Parpol Pro Jokowi Tak Back Up Sudirman Said
Penandatangan pakta integritas merupakan bentuk komitmen seluruh pegawai LPSK menuju aparatur pemerintah yang bersih.
Penandatanganan pakta integritas secara simbolis dilakukan tiga pegawai di hadapan Ketua dan Wakil Ketua LPSK pada acara Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai serta Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan LPSK, Kamis (19/11/2015).
Ketua Panitia Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai serta Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan LPSK, Wibowo Joko Harjono mengatakan selain membangun kebersamaan menjadi aparatur yang bersih, penandatanganan pakta integritas agar seluruh pegawai LPSK menjadi lebih taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.
“Sebanyak 180 pegawai sudah menandatangani pakta integritas, sisanya ada yang dinas luar dan cuti. Tapi, jumlah itu sudah menggambarkan lebih dari 90% pegawai LPSK,” kata Joko dalam laporannya.
Selain Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, hadir dalam acara tersebut tiga Wakil Ketua LPSK yaitu Askari Razak, Hasto Atmojo Suroyo dan Teguh Soedarsono.
Hadir juga para pejabat struktural di lingkungan LPSK, seperti Sekretaris LPSK Armein Rizal, para kepala bagian, kepala subbagian dan jajaran tenaga ahli.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pakta integritas yang ditandatangani seluruh pegawai LPSK merupakan pernyataan pribadi agar maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Untuk pimpinan dan pejabat struktural, sudah lebih dulu menandatangani pakta integritas pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah,” kata Semendawai di hadapan ratusan pegawai LPSK.
Menurut dia, pakta integritas diharapkan menumbuhkan komitmen pribadi dari masing-masing pegawai. (Baca juga: Di Bosnia, LPSK Bahas Rehabilitasi Korban Kejahatan)
Dia mengungkapkan pakta integritas juga lahir dari usaha untuk meminimalisir penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di instansi pemerintah, termasuk LPSK.
“Catatan pentingnya adalah bagaimana kita bekerja dengan jujur,” tutur Semendawai.
PILIHAN:
Mustahil, Parpol Pro Jokowi Tak Back Up Sudirman Said
(dam)
