Ramai Wacana Kabinet 'Gemoy' Prabowo-Gibran, Ini Kata Aktor Film Dirty Vote

Selasa, 07 Mei 2024 - 19:07 WIB
loading...
Ramai Wacana Kabinet...
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari dalam diskusi bertajuk Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024 di Rumah Belajar ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024). FOTO/MPI/M REFI SANDI
A A A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari memberi tanggapan nyeleneh soal ramai wacana kabinet 'Gemoy' pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Kabarnya kabinet Prabowo-Gibran akan diisi 40 menteri.

Menurut Feri Amsari, orang yang resah adalah mereka yang ingin dapat kursi menteri, sementara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif sedang berjoget.

"Yang sedang resah sebenarnya orang-orang yang ingin dapat kursi kabinet, presidennya mungkin sedang joget-joget," kata aktor film Dirty Vote tersebut dalam diskusi bertajuk 'Dampak Kecurangan Pemilu Presiden bagi Pilkada 2024' di Rumah Belajar ICW, Jalan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).



Feri mengatakan, kabinet Prabowo-Gibran sebenarnya masih lama dan baru efektif setelah pelantikan Oktober 2024 mendatang. "Paling seksi sekarang soal kabinet ya padahal sebenarnya masih lama," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai wajar jumlah kementerian tersebut.

"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman.

Sebagai Anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).



Menurutnya, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1828 seconds (0.1#10.140)