Catatan Akhir Tahun, ISKA Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PPKM dan Ciptaker

JAKARTA - Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dan penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) pada 2022. Kedua hal tersebut menunjukkan optimisme Indonesia menyongsong 2023.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium ISKA Luky A Yusgiantoro dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ch Arie Sulistiono saat memaparkan catatan akhir tahun 2022. “Menjelang tutup tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengambil dua keputusan yang dipandang strategis untuk menghadapi situasi nasional maupun global,” kata Luky Minggu (1/1/2023).

Dua keputusan penting yang diambil pemerintah yakni, menerbitkan Perpu Cipta Kerja (Ciptaker) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum yang mengatur berbagai hal prinsip menyangkut perizinan usaha, ruang lingkup usaha dan masalah ketenagakerjaan.



Kedua, mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan pencabutan PPKM merupakan langkah untuk membuka pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah meluasnya penularan Covid 19 meski tetap dibarengi imbauan kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. ”Kedua kebijakan strategis ini adalah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang siap bersaing di era globalisasi dan menjaga kedaulatan dan kepentingannya,” ujarnya.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi simbol dalam optimisme Indonesia menyongsong 2023 sekaligus juga menyiapkan langkah dan prasyarat guna menghadapi perjalanan ke depan masyarakat Indonesia yang secara global telah diprediksi demikian sulit dan suram.”Tentu saja masih hangat dalam ingatan kita, berbagai torehan sukses Indonesia tergambar selama 2022. Salah satunya kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah G-20 yang melahirkan banyak investasi baru dan komitmen menciptakan dunia yang lebih baik,” katanya.



G-20 membuktikan bahwa di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dan perang dagang antara Cina dan AS, Indonesia dapat menjadi bangsa yang mengedepankan perdamaian. Di sisi lain, dalam bagian perjalanan bangsa masih ada catatan-catatan kelam kasus korupsi di masa pandemi, kasus kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih saja terjadi.

”Menghadapi 2023 yang masih diadang tantangan besar terutama di bidang politik, ekonomi, energi, sosial-budaya dan pendidikan, kesehatan serta lingkungan, pemerintah perlu mengawal resonansi hasil-hasil G20 bagi kepentingan Indonesia dan kawasan regional. Dan sebaliknya menyuarakan kepentingan Indonesia ke wilayah kawasan dan global,” paparnya.

Menurut Luky, Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses mengatasi secara nasional serangan pandemi Covid-19 sepanjang hampir tiga tahun terakhir. ”ISKA sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis intelektualitas-religius mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai salah satu pemain terpenting kekuatan tengah global,” katanya.