Catatan Akhir Tahun, ISKA Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PPKM dan Ciptaker

Kasus-kasus tersebut tersebar di 15 provinsi dengan Jawa Barat di peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak, kemudian diikuti Jawa Timur, NTB, Lampung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan Bali.

”Pelaku intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sangat beragam. Mulai dari individu atau kelompok di masyarakat (non-state actor) atau pemerintah/pemerintah daerah (state actor) untuk itu sudah saatnya perlu diatur dengan regulasi yang tegas,” katanya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu tonggak lahirnya Indonesia baru yang diharapkan dibangun dalam sistem solidaritas tanpa sekat dan menjadi kota modern yang berisi manusia-manusia bermartabat. Meskipun dengan tantangan dalam merencanakan dan membangun IKN, ISKA yakin kebijakan pemerintah didasarkan pada kajian yang sifatnya holistik dan untuk kepentingan jangka panjang.

”IKN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan negara dengan landasan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Pendidikan merupakan modal utama untuk membangun bangsa. Sistem pendidikan yang sedang menunggu pengesahan undang-undang baru tentu akan sangat memengaruhi harapan membangun aspek sosial dan budaya Indonesia yang lebih baik. ”ISKA sangat concern terhadap suatu sistem pendidikan yang inklusif berbasis memberikan pendidikan sejak usia dini sikap menghargai martabat manusia dan wawasan kebangsaan sejak dini,” katanya.

Mengajarkan pendidikan dengan sistem menghafal telah terbukti tidak cukup melahirkan manusia Indonesia yang berintegritas, cerdas secara logika dan mampu mengembangkan inovasi kreatif di berbagai bidang, serta dapat bersaing di era globalisasi. Pada sisi lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pihak yang berkepentingan perlu memberikan perhatian penuh tentang arti guna riset dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan bangsa dan masyarakat.

”Tidak hanya mengutamakan pemenuhan biaya dan kuantitas riset yang dilakukan akan tetapi justru pada segi kemanfaatan hasil riset dan implementasinya guna mengatasi banyak masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Di bidang hukum, pengesahan RKUHP menjadi UU pada 2022 walaupun menuai pro kontra, setidaknya melahirkan adanya hukum yang berkeadilan bagi martabat manusia. Jual beli kasus tetap menjadi salah satu tantangan dalam diterapannya UU KUHP. ISKA juga memandang hukum di Indonesia perlu memberikan jaminan kehidupan yang setara dalam kesempatan berpolitik, menjalankan ekonomi maupun beragama dan beribadat.

Kasus-kasus yang mengemuka akhir-akhir ini baik kalangan aparat dan pejabat menjadi sebuah kesempatan bagi penegak hukum di Indonesia untuk meyakinkan masyarakat bawah bahwa hukum berlaku adil dan sama untuk setiap pelanggarnya.

”Tidak seperti yang selama ini dikeluhkan dan dirasakan oleh masyarakat bahwa penerapan hukum akan selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun, sungguh tajam ke semua arah jika berhadapan dengan semua orang yang melanggar hukum dan tidak pandang bulu,” katanya.