Catatan Akhir Tahun, ISKA Apresiasi Langkah Pemerintah Terkait PPKM dan Ciptaker

JAKARTA - Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dan penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) pada 2022. Kedua hal tersebut menunjukkan optimisme Indonesia menyongsong 2023.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium ISKA Luky A Yusgiantoro dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ch Arie Sulistiono saat memaparkan catatan akhir tahun 2022. “Menjelang tutup tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengambil dua keputusan yang dipandang strategis untuk menghadapi situasi nasional maupun global,” kata Luky Minggu (1/1/2023).

Dua keputusan penting yang diambil pemerintah yakni, menerbitkan Perpu Cipta Kerja (Ciptaker) untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum yang mengatur berbagai hal prinsip menyangkut perizinan usaha, ruang lingkup usaha dan masalah ketenagakerjaan.



Kedua, mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan pencabutan PPKM merupakan langkah untuk membuka pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah meluasnya penularan Covid 19 meski tetap dibarengi imbauan kepada masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. ”Kedua kebijakan strategis ini adalah untuk mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang siap bersaing di era globalisasi dan menjaga kedaulatan dan kepentingannya,” ujarnya.

Kebijakan-kebijakan ini menjadi simbol dalam optimisme Indonesia menyongsong 2023 sekaligus juga menyiapkan langkah dan prasyarat guna menghadapi perjalanan ke depan masyarakat Indonesia yang secara global telah diprediksi demikian sulit dan suram.”Tentu saja masih hangat dalam ingatan kita, berbagai torehan sukses Indonesia tergambar selama 2022. Salah satunya kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah G-20 yang melahirkan banyak investasi baru dan komitmen menciptakan dunia yang lebih baik,” katanya.



G-20 membuktikan bahwa di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dan perang dagang antara Cina dan AS, Indonesia dapat menjadi bangsa yang mengedepankan perdamaian. Di sisi lain, dalam bagian perjalanan bangsa masih ada catatan-catatan kelam kasus korupsi di masa pandemi, kasus kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih saja terjadi.

”Menghadapi 2023 yang masih diadang tantangan besar terutama di bidang politik, ekonomi, energi, sosial-budaya dan pendidikan, kesehatan serta lingkungan, pemerintah perlu mengawal resonansi hasil-hasil G20 bagi kepentingan Indonesia dan kawasan regional. Dan sebaliknya menyuarakan kepentingan Indonesia ke wilayah kawasan dan global,” paparnya.

Menurut Luky, Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses mengatasi secara nasional serangan pandemi Covid-19 sepanjang hampir tiga tahun terakhir. ”ISKA sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis intelektualitas-religius mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai salah satu pemain terpenting kekuatan tengah global,” katanya.

Selain agenda-agenda besar di atas, ISKA memandang penting pemerintah perlu mengartikulasi secara lebih signifikan lagi upaya penegakan HAM, mencegah perdagangan manusia, kerja sama antarkawasan mengatasi teror dan radikalisme, masalah-masalah besar yang masih menjadi global concern sampai sekarang

”Penguatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga menjadi salah satu strategi memperkuat diaspora Indonesia di peta dunia. Melalui langkah-langkah ini diharapkan Indonesia mampu berkontribusi dengan lebih konkret dan signifikan bagi kawasan regional dan global,” kata Luky.

Di samping catatan-catatan yang mencakup lingkup global tersebut, ISKA mengikuti secara cermat setiap langkah perjalanan bangsa ini selama 2022. Banyak catatan-catatan kritis dengan harapan hal ini menjadi hulu inspirasi menyongsong 2023 sebagai tahun yang diprediksikan sangat berat dari sisi ekonomi, politik dan sosial budaya.

Terkait hal itu, ISKA memberikan catatan sebagai berikut yakni, Tahun 2023 akan menjadi tahun yang panas, mengingat Indonesia pada awal 2024 akan menyelenggarakan pemilu secara serentak dan pilpres tanpa petahana. Artinya, semua poros akan bergerak all out bahkan mungkin cenderung nothing to lose.

”Tahun 2024 menjadi taruhan martabat dan wibawa pemerintah dengan menyelenggarakan pemilu dan pilpres yang jujur. Sistem pemilu proporsional tertutup yang mulai hangat dibicarakan di legislatif diharapkan dapat meningkatkan wibawa partai,” ucapnya.

Terkait capres yang akan diusung 2024, kata dia, ISKA menilai pentingnya mendorong tokoh yang memiliki orientasi pembangunan berkelanjutan dan kontinuitas terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya.

”Ia juga tidak boleh tokoh yang membangun polarisasi kepentingan dengan sentimen agama. Intinya, 2023 dan nantinya menuju 2024 kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menciptakan kondisi politik yang melahirkan legislatif dan eksekutif yang bermarbat, berintegritas serta berjiwa merawat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk,” tandasnya.

ISKA mengimbau semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang persiapannya telah berjalan supaya mementingkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kepastian hukum. Selain itu, tidak memanfaatkan kepentingan pribadi dan golongan dengan merendahkan integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Termasuk tidak menjalankan proses dalam menentukan hasil pemilu yang semestinya. ”Diperlukan kejujuran, keadilan, ketegasan dan kecermatan KPU dan Bawaslu di semua tingkatan sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.

Di bidang ekonomi dan sumber daya, Luky melihat, di tengah ancaman degradasi perekonomian global memang tidak mudah bagi Indonesia merealisasikan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2023.

Namun demikian, 2023 sebenarnya dapat menjadi momen pemerintah menggairahkan partisipasi masyarakat dalam berusaha menjadi pilihan kebijakan ekonomi. Dampak pandemi sejak triwulan I pada 2020 jelas dirasakan pada 2022 ini. Ancaman meningkatnya angka pengangguran adalah sebuah kenyataan di 2022 terutama di bidang usaha berbasis digital.

Fenomena itu sebenarnya juga bukan melulu dampak ekonomi global, namun lebih terjadi karena mismanagement perusahaan. Artinya, pemerintah harus dapat menjamin kesempatan kerja yang lebih luas melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

”Dalam situasi ini, ISKA memberikan catatan dukungan kepada pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam melaksanakan hilirisasi industri yang tujuannya meningkatkan nilai tambah terhadap berbagai komoditas itu sendiri,” katanya.

Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dengan tuntutan Uni Eropa di WTO dalam program hilirisasi, Indonesia memiliki kedaulatan dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa. Besarnya penduduk Indonesia juga dapat diantisipasi untuk menjadi pangsa pasar produk dalam negeri dibandingkan pasar industri luar negeri yang tidak terbendung akibat sistem perdagangan bebas.

”Semangat yang perlu dibangun adalah bahwa martabat manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang produktif (homo faber) sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Mencermati Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, sudah ditetapkan target 23% Energi Baru Terbarukan (EBT) di 2025. Pencapaian per Juni 2022 adalah 12,8% dengan memperhatikan kondisi global dunia saat ini, ditandai adanya krisis pangan dan krisis energi berupa kenaikan sangat signifikan harga BBM menjadi momentum yang tepat buat pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi tercapainya bauran energi nasional.

”Pada sisi lain, kami mencermati di tengah harga komoditas batu bara yang semakin tinggi, pemanfaatan EBT untuk industri dan kebutuhan masyarakat secara massive dan murah, sangat membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah dan kementerian terkait,” katanya.

Sementara di bidang sosial budaya dan pendidikan, ISKA mencatat pada 2022 diwarnai dengan menurunnya kasus-kasus intoleransi. Walau masih saja terjadi namun setidaknya secara kuantitas sangat menurun. Hal ini antara lain tentu ketegasan pemerintah dalam mendorong terbangunnya semangat toleransi di tengah masyarakat. Kesadaran kelompok-kelompok mayoritas untuk hidup berdampingan juga perlu diberikan apresiasi.

”Ancaman kelompok separatisme walau tidak mendapat tanggapan dari kelompok yang lebih besar baik dari dalam maupun luar negeri, tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” katanya.

Selanjutnya, ISKA memandang perlunya memperkuat regulasi dan implementasi penguatan toleransi dan hubungan antarumat beragama atau kepercayaan. Hal ini mengingat kasus-kasus intoleransi dan sejumlah pelanggaran beribadah seperti perusakan rumah ibadah, pelarangan beribadah, perusakan atribut agama masih terjadi di sebagian wilayah Indonesia di 2022.

Kasus-kasus tersebut tersebar di 15 provinsi dengan Jawa Barat di peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak, kemudian diikuti Jawa Timur, NTB, Lampung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan Bali.

”Pelaku intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sangat beragam. Mulai dari individu atau kelompok di masyarakat (non-state actor) atau pemerintah/pemerintah daerah (state actor) untuk itu sudah saatnya perlu diatur dengan regulasi yang tegas,” katanya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu tonggak lahirnya Indonesia baru yang diharapkan dibangun dalam sistem solidaritas tanpa sekat dan menjadi kota modern yang berisi manusia-manusia bermartabat. Meskipun dengan tantangan dalam merencanakan dan membangun IKN, ISKA yakin kebijakan pemerintah didasarkan pada kajian yang sifatnya holistik dan untuk kepentingan jangka panjang.

”IKN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan negara dengan landasan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Pendidikan merupakan modal utama untuk membangun bangsa. Sistem pendidikan yang sedang menunggu pengesahan undang-undang baru tentu akan sangat memengaruhi harapan membangun aspek sosial dan budaya Indonesia yang lebih baik. ”ISKA sangat concern terhadap suatu sistem pendidikan yang inklusif berbasis memberikan pendidikan sejak usia dini sikap menghargai martabat manusia dan wawasan kebangsaan sejak dini,” katanya.

Mengajarkan pendidikan dengan sistem menghafal telah terbukti tidak cukup melahirkan manusia Indonesia yang berintegritas, cerdas secara logika dan mampu mengembangkan inovasi kreatif di berbagai bidang, serta dapat bersaing di era globalisasi. Pada sisi lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua pihak yang berkepentingan perlu memberikan perhatian penuh tentang arti guna riset dan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan bangsa dan masyarakat.

”Tidak hanya mengutamakan pemenuhan biaya dan kuantitas riset yang dilakukan akan tetapi justru pada segi kemanfaatan hasil riset dan implementasinya guna mengatasi banyak masalah yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Di bidang hukum, pengesahan RKUHP menjadi UU pada 2022 walaupun menuai pro kontra, setidaknya melahirkan adanya hukum yang berkeadilan bagi martabat manusia. Jual beli kasus tetap menjadi salah satu tantangan dalam diterapannya UU KUHP. ISKA juga memandang hukum di Indonesia perlu memberikan jaminan kehidupan yang setara dalam kesempatan berpolitik, menjalankan ekonomi maupun beragama dan beribadat.

Kasus-kasus yang mengemuka akhir-akhir ini baik kalangan aparat dan pejabat menjadi sebuah kesempatan bagi penegak hukum di Indonesia untuk meyakinkan masyarakat bawah bahwa hukum berlaku adil dan sama untuk setiap pelanggarnya.

”Tidak seperti yang selama ini dikeluhkan dan dirasakan oleh masyarakat bahwa penerapan hukum akan selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun, sungguh tajam ke semua arah jika berhadapan dengan semua orang yang melanggar hukum dan tidak pandang bulu,” katanya.

Dalam hal lingkungan hidup, sebagai negara berkembang yang pada akhir-akir ini telah dimasukkan pada status negara maju, dengan luasan ujung timur ke barat lebih dari 5,000 km, Indonesia memiliki banyak ancamam kerusakan lingkungan dari mulai penebangan pohon, ancaman polusi, sampah plastik sampai dengan sampah makanan.

Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan terkena dampak dengan kenaikan suhu bumi atau perubahan iklim. Dengan perubahan iklim, perekonomian dan kehidupan penduduk Indonesia akan dipengaruhi dengan perubahan iklim yang drastis.

”Mengingat perekonomian kita yang masih tergantung dari sektor pertanian, ketidakpastian terhadap iklim dan cuaca memberikan dampak terhadap roda perekonomian di negara kita,” terangnya.

ISKA mencermati pemerintah belum cukup memiliki strategi dalam mengajak masyarakat menjaga lingkungan hidup. Gerakan go green dan sirkular ekonomi seharusnya menjadi bagian dari proses pendidikan sejak usia dini yang perlu dinilai secara ketat oleh sistem pendidikan jika ingin Indonesia terhindar dari kerusakan alam yang akan melahirkan berbagai bencana. ”Pemerintah terus mendorong upaya mengedepankan energi bersih dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.”

ISKA menyadari bahwa menyerahkan semua persoalan bangsa kepada pemerintah tentu tidaklah bijaksana. Untuk itu, pihaknya mengajak semua elemen bangsa yang memiliki cara pandang yang sama terhadap Indonesia sebagai suatu bangsa, untuk bersama-sama merawat hal-hal sederhana yang muaranya adalah menjadikan Indonesia bangsa majemuk yang besar, tahan dalam berbagai tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan global ataupun lokal, serta menjadi benchmark suatu bangsa yang bermartabat.

”Dengan semangat menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan, ISKA mengharapkan kita semua bergotong-royong untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,” katanya.