Kaleidoskop: Kasus Hukum Menyita Perhatian Publik Sepanjang 2022

Semua tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman minimal 20 tahun penjara.

Kejaksaan telah menyatakan berkas perkara narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa dkk lengkap. Polda Metro Jaya berencana melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) setelah perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. "Berkas Pak Irjen TM sudah P21 (lengkap)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

3. Sepuluh operasi tangkap tangan (OTT) KPK
OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2022 merupakan salah satu kasus hukum yang menyedot perhatian publik. Pertama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan beberapa pihak terjaring OTT KPK pada Rabu, 5 Januari 2022.

KPK menetapkan 9 orang tersangka. Sebagai pemberi yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA), swasta Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY) dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Sedangkan sebagai penerima yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).



Kedua, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjaring OTT KPK pada Rabu, 12 Januari 2022. Dia ditangkap dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Selain Abdul Gafur, ada lima orang lainnya yang dijerat kasus tersebut.

Ketiga, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) terjaring OTT KPK pada Selasa, 19 Januari 2021 malam dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Keempat, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) terjaring OTT KPK pada Rabu, 19 Januari 2022. Selain Itong, kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur juga menjerat Panitera Pengganti PN Surabaya Hamdan (HD) dan pengacara atau Kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP) Hendro Kasiono (HK).

Kelima, Bupati Bogor Ade Yasin dan 11 orang lainnya terjaring OTT KPK pada Selasa, 26 April 2022 hingga Rabu, 27 April 2022 dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.