ETLE: Antara Harapan dan Tantangan

Ketika hakim harus mengadili tiga orang pencuri ayam yang ketiga kasusnya berbeda, baik korban, waktu, atau lokasinya berbeda, secara normatif bunyi pasal yang dapat digunakan untuk menghadapi ketiganya adalah satu pasal yang sama, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, secara sosiologis Achmad Ali (2015) memaparkan, aplikasi Pasal 362 KUHPidana tidak mungkin persis sama, misalnya pencuri pertama mencuri ayam dengan motif untuk menebus resep obat anaknya yang sedang sakit keras, yang bila obat tersebut tidak tertebus anaknya kemungkinan besar akan meninggal dunia.

Pencuri kedua misalnya mencuri ayam dengan tujuan mendapatkan uang untuk bermalam minggu dengan pacarnya. Beda lagi pencuri ketiga yang mencuri ayam dengan motif untuk membeli narkoba.

Hakim tentu tidak mungkin (dan tidak boleh) memberikan hukuman yang sama persis kepada ketiga pencuri tersebut. Barangkali hakim akan menjatuhkan ancaman pidana maksimal bagi pencuri ketiga karena tujuannya membeli narkoba, pidana sedang bagi pencuri kedua yang melakukannya karena demi memperoleh uang untuk membawa pacarnya bermalam minggu, dan pidana percobaan saja kepada pencuri pertama yang melakukan pencurian itu karena keterpaksaan.

Membedakan hukuman antara ketiganya, padahal bunyi pasal yang menjadi dasar adalah sama persis, sebagaimana diilustrasikan oleh Achmad Ali itu, hanya dapat dilakukan dengan proses penegakan hukum yang berlandaskan pada etika, yang itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia yang mempunyai hati nurani. Di hadapan mesin dan teknologi yang hakikatnya merupakan benda mati, membedakan hukuman itu sangat sulit dilakukan.

Ilustrasi di atas juga sangat mungkin terjadi pada proses penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE ini. Akan mencederai rasa keadilan masyarakat bila seorang anak muda berkendara tidak menggunakan helm di tengah kota yang lalu lintasnya padat dengan seorang petani yang juga berkendara tanpa menggunakan helm di pelosok desa yang lalu lintasnya sangat sepi, namun keduanya dikenai sanksi yang sama karena ancaman pasalnya sama.

Tulisan ini tentu tidak dapat memberikan kontribusi saran mengenai bagaimana menyematkan etika dan nurani kepada teknologi yang merupakan benda mati. Tetapi, setidaknya diharapkan menjadi pengingat bahwa etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum.

Mengingat etika dan moralitas hanya akan hadir dari manusia yang berhati nurani, maka kendati pun perkembangan teknologi diadopsi dan dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum, manusianya, dalam hal ini aparat kepolisian, harus menjadi aktor utama yang mengusahakan hadirnya keadilan dalam penegakan hukum.