Tolak Uji Materi UU PSDN, Putusan MK Dinilai Tak Konsisten
Senin, 31 Oktober 2022 - 21:32 WIB
loading...
Imparsial menilai keputusan MK yang menolak uji materi UU PSDN tidak konsisten. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review atau uji materi UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dimohonkan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menyatakan putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. ”Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” ujarnya, Senin (31/10/2022).
Dia menyebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam putusan MK. Pertama, MK dalam pertimbangannya sendiri mengakui definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kendati demikian, alih-alih membatalkan pasal tersebut, MK justru memerintahan pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan tersebut melalui revisi UU PSDN yangt telah masuk prolegnas yang sejatinya tidak dibenarkan dalam konteks hukum.
Baca juga: MK Tegaskan Kebutuhan Pertahanan Negara atas Komcad
Kedua, dalam pertimbangannya MK menyatakan penetapan Komponen Candangan Manusia, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sarana dan Prasaranan Nasional (Sarprasnas) harus demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Meski argumentasi MK telah benar, MK seolah tidak berani menyatakan penetepan sepihak yang dapat dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sebagaimana diatur dalam UU PSDN adalah keliru, tidak demokratis dan berpotensi melanggar HAM.
”Bagaimana mungkin penetapan sepihak Menhan tanpa adanya kesukarelaan oleh pemilik SDA, SDB, dan Sarprasnas tanpa adanya mekanisme penolakan dapat dikatakan demokratis dan seusia dengan HAM,” katanya.
Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menyatakan putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. ”Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” ujarnya, Senin (31/10/2022).
Dia menyebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam putusan MK. Pertama, MK dalam pertimbangannya sendiri mengakui definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kendati demikian, alih-alih membatalkan pasal tersebut, MK justru memerintahan pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan tersebut melalui revisi UU PSDN yangt telah masuk prolegnas yang sejatinya tidak dibenarkan dalam konteks hukum.
Baca juga: MK Tegaskan Kebutuhan Pertahanan Negara atas Komcad
Kedua, dalam pertimbangannya MK menyatakan penetapan Komponen Candangan Manusia, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sarana dan Prasaranan Nasional (Sarprasnas) harus demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Meski argumentasi MK telah benar, MK seolah tidak berani menyatakan penetepan sepihak yang dapat dilakukan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sebagaimana diatur dalam UU PSDN adalah keliru, tidak demokratis dan berpotensi melanggar HAM.
”Bagaimana mungkin penetapan sepihak Menhan tanpa adanya kesukarelaan oleh pemilik SDA, SDB, dan Sarprasnas tanpa adanya mekanisme penolakan dapat dikatakan demokratis dan seusia dengan HAM,” katanya.
Lihat Juga :
