Mengenal Xinjiang dan Permasalahan yang Tersisa di China

Penelitian tentang Xinjiang memang rumit dan menantang. Akademisi Barat yang diwakili oleh Amerika dan akademi dari China saling berhadapan untuk mempresentasikan dan berargumentasi tentang realitas di Xinjiang, termasuk akademis dari negara mayoritas Muslim, Indonesia. Berbagai faktor ditengarai menjadi penyebab munculnya konflik antara suku Uighur di Xinjiang dengan pemerintah pusat di Beijing, yaitu disparitas ekonomi. Beberapa akademisi bahkan mengatakan bahwa terjadi penganiayaan di Xinjiang karena perbedaan etnis di Xinjiang dengan penguasa yang berasal dari etnis Han. Akan tetapi apabila kita mau mempelajari sejarah Xinjiang dengan serius dan tidak hanya melihat film dokumenter yang sengaja dibuat karena kepentingan politik. Dalam hal ini, kita akan menemukan fakta bahwa ada hubungan historis antara etnis Uighur, Mongol, dan etnis lain di China jauh sebelum China menjadi negara republik.

Sejarah kerja sama antara etnis Uighur di Xinjiang dan kelompok etnis lain di China sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Xinjiang juga mengambil bagian dalam revolusi untuk mengubah kekaisaran di China menjadi sebuah Republik; Tentu saja, sebagai bagian dari sejarah dan sebagai satu bagian yang ikut mempersatukan China, Xinjiang adalah wilayah China yang tidak dapat diganggu gugat. Kesulitan yang dihadapi Partai Komunis China atau pemerintah pusat China saat ini adalah menghadapi berbagai pemberontakan yang mengarah pada separatisme.

Baca juga: Wilayah Etnis Uighur di Xinjiang Memiliki Tingkat Pemenjaraan Tertinggi di Dunia

Selain isu Xinjiang, ada kasus penolakan undang-undang ekstradisi ke China di Hongkong juga menjadi sorotan, dan kasus lama, yaitu unifikasi dengan Taiwan terus fluktuatif. Tentu saja, ada banyak kepentingan di balik ini; Amerika Serikat, sebagai negara adidaya saat ini, mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi China yang pesat dan menjadikan isu-isu yang terjadi di wilayah China dengan pelanggaran HAM. Amerika lupa bahwa konteks HAM Amerika adalah konsep HAM Barat yang tidak bisa diterapkan di negara berbudaya Konfusianisme.

Di satu sisi, China juga harus menyadari bahwa pusat pendidikan keahlian atau re-education center sangat tidak cocok untuk era ini. Globalisasi telah membuat manusia memiliki hak untuk hidup lebih damai sesuai dengan keyakinan hidupnya. Negara tidak dapat mengatur lagi semuanya yang berkaitan dengan hak memilih dari manusia.

Di sisi lain, para demonstran pada umumnya, khususnya di Xinjiang, perlu menyadari bahwa masalah individu atau konflik individu antar etnis yang berbeda seringkali dimanipulasi dan berubah menjadi gerakan untuk mengganggu kehidupan masyarakat Xinjiang dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara secara umum.

Pada akhirnya, pemerintah China perlu mengoreksi diri juga, mengakui bahwa pusat re-edukasi tidak lagi cocok untuk semua wilayah China seperti di era revolusi. Selain itu masyarakat Xinjiang juga perlu menyadari bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup etnis minoritas terus menjadi perhatian yang signifikan dan tidak akan berhenti karena masalah di Xinjiang. Karena walau bagaimanapun juga minoritas yang tinggal di dalamnya adalah bagian dari China.