Satu Dekade Laut China Selatan: Stabilitas Kawasan Ketimbang Kontestasi
Selasa, 14 Juli 2026 - 07:20 WIB
loading...
Anak Agung Banyu Perwita, Anggota South China Sea Council. Foto: Istimewa
A
A
A
Anak Agung Banyu Perwita
Anggota South China Sea Council
TAHUN 2026 menandai sepuluh tahun sejak dikeluarkannya putusan arbitrase Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina. Selama satu dekade terakhir, lingkungan keamanan kawasan tidak mengalami perbaikan yang mendasar sebagai akibat dari putusan tersebut. Sebaliknya, meningkatnya ketegangan persaingan strategis antarnegara besar, pendalaman kerja sama militer, serta semakin seringnya insiden penegakan hukum di laut telah menjadikan situasi kawasan semakin kompleks.
Bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, menjamin keamanan jalur pelayaran internasional, serta mendorong kerja sama ekonomi regional tetap menjadi prioritas strategis utama. Dibandingkan terus memperdebatkan persoalan hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penyempurnaan mekanisme manajemen krisis kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, serta pencegahan politisasi dan pembentukan blok-blok geopolitik dalam isu Laut China Selatan.
Stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh perdebatan mengenai sengketa masa lalu, melainkan oleh kemampuan negara-negara kawasan membangun mekanisme tata kelola yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan. Ketika putusan arbitrase diumumkan pada tahun 2016, banyak pihak berharap bahwa keputusan tersebut akan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan sehingga mampu menciptakan stabilitas kawasan.
Namun, perkembangan selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa arbitrase belum menjadi jawaban akhir bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, gesekan di laut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Perselisihan mengenai fitur maritim, zona ekonomi eksklusif, aktivitas penegakan hukum, serta eksplorasi sumber daya masih terus terjadi di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan. Aktivitas penjaga pantai, patroli maritim, serta pengawasan perikanan juga semakin meningkat sehingga menjadikan situasi keamanan tetap berada dalam kondisi yang sensitif.
Kedua, meningkatnya persaingan strategis antarnegara besar telah membentuk kembali lanskap keamanan kawasan yang semakin rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Filipina semakin diperkuat melalui peningkatan patroli bersama, latihan militer, serta kerja sama pertahanan.
Anggota South China Sea Council
TAHUN 2026 menandai sepuluh tahun sejak dikeluarkannya putusan arbitrase Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina. Selama satu dekade terakhir, lingkungan keamanan kawasan tidak mengalami perbaikan yang mendasar sebagai akibat dari putusan tersebut. Sebaliknya, meningkatnya ketegangan persaingan strategis antarnegara besar, pendalaman kerja sama militer, serta semakin seringnya insiden penegakan hukum di laut telah menjadikan situasi kawasan semakin kompleks.
Bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, menjamin keamanan jalur pelayaran internasional, serta mendorong kerja sama ekonomi regional tetap menjadi prioritas strategis utama. Dibandingkan terus memperdebatkan persoalan hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada percepatan perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penyempurnaan mekanisme manajemen krisis kawasan, penguatan sentralitas ASEAN, serta pencegahan politisasi dan pembentukan blok-blok geopolitik dalam isu Laut China Selatan.
Stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh perdebatan mengenai sengketa masa lalu, melainkan oleh kemampuan negara-negara kawasan membangun mekanisme tata kelola yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan. Ketika putusan arbitrase diumumkan pada tahun 2016, banyak pihak berharap bahwa keputusan tersebut akan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan sehingga mampu menciptakan stabilitas kawasan.
Namun, perkembangan selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa arbitrase belum menjadi jawaban akhir bagi penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, gesekan di laut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Perselisihan mengenai fitur maritim, zona ekonomi eksklusif, aktivitas penegakan hukum, serta eksplorasi sumber daya masih terus terjadi di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan. Aktivitas penjaga pantai, patroli maritim, serta pengawasan perikanan juga semakin meningkat sehingga menjadikan situasi keamanan tetap berada dalam kondisi yang sensitif.
Kedua, meningkatnya persaingan strategis antarnegara besar telah membentuk kembali lanskap keamanan kawasan yang semakin rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi pertahanan Amerika Serikat dan Filipina semakin diperkuat melalui peningkatan patroli bersama, latihan militer, serta kerja sama pertahanan.
Lihat Juga :
