Kegagalan Pasar dan Pandemi

Para ekonom juga sangat percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien tanpa campur tangan dari pemerintah. Secara konsepsi, mekanisme pasar akan memberikan sinyal jelas dan kuat bagi pelaku ekonomi untuk mengambil berbagai keputusan ekonomi seperti konsumsi, produksi, menabung atau berinvestasi.

Di atas kertas, hukum pasar tersebut begitu valid. Akan tetapi, dalam implementasi sehari-hari tak pernah ada yang mengetahui secara pasti apakah harga yang terbentuk di pasar berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar tanpa ada unsur intervensi kelompok tertentu.

Fenomena pandemi telah memaksa pasar tak berdaya akibat adanya pembatasan berbagai aktivitas masyarakat. Pandemi yang melanda dunia juga memunculkan berbagai masalah terutama di sektor ekonomi. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan hingga merosotnya penerimaan negara.

Problematika ekonomi tersebut berakibat pada terjadinya kegagalan pasar. Situasi ini terjadi karena pasar tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa.

Pada kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Fenomena lain yang terjadi adalah dibatasinya transportasi saat pandemic mengakibatkan sektor perdagangan terhambat karena distribusinya terganggu. Imbasnya, terjadi inflasi terhadap beberapa barang impor.

Pelajaran dari Pandemi
Pada 1930, seorang pakar makro ekonomi John Maynard Keynes dalam bukunya "The General Theory of Employment, Interest, and Money" mengkritik konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Melalui buku ini, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah.

Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar bisa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah. Terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi.

Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak.

Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.

Kehadiran pemerintah dalam mengisi kekosongan peran pasar untuk alokasi sumber daya sangat diperlukan. Krisis kemanusiaan dan ekonomi selama pandemi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif yang memberikan stimulus bagi perekonomian sekaligus mencegah krisis kesehatan lebih lanjut.