Indonesia Bertahan di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi

Jeannie Latumahina
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo

DALAM pertemuan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa bersyukur bahwa Indonesia ketika pandemi Covid-19 tidak melakukan kebijakanlockdowndi tengah desakan kuat baik berbagai pihak. Desakan tersebut muncul dalam internal kabinet maupun pengamat, lembaga survei dan masyarakat yang ingin lockdown sebagaimana yang dilakukan lebih dari 70 negara.

Sungguh beruntung dengan keyakinan penuh Presiden Jokowi, Indonesia tidak memutuskan penguncian wilayah tersebut dan percaya dengan kekuatan ketahanan masyarakat. Dengan keyakinan itu pun Indonesia berhasil keluar dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19.

Merespons situasi terkini di tengah gejolak ekonomi global, Presiden Jokowi menyatakan bahwa lanskap ekonomi politik dunia akan bergeser ke bentuk baru. Untuk itu, Kepala Negara berharap kepada para ekonom agar beraniout the box,keluar dari pakem, dan cerdik dalam melihat setiap peluang dengan baik.

Permintaan ini disampaikan agar kebijakan instrumen fiskal dan moneter bisa dibuat dan diuji agar tetap fokus dalam setiap detailnya. Ini ditengarai karena, dalam pertemuan G7 dan ketika kunjungan ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu, Presiden melihat bahwa ancaman krisis ekonomi masih akan terus berlangsung akibat terkendalanya ruang dialog international.

Dengan kondisi di atas, maka kemudian arah kebijakan dunia ke depan adalah fokus pada ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Indonesia juga sungguh beruntung karena infrastruktur penunjang telah dibangun selama tujuh tahun terakhir ini sebagai pondasi menghadapi krisis pangan yang berlangsung.

Sebut saja pembangunan 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, bendungan baru sebanyak 29 menuju 38 unit, infrastruktur jalan tol sepanjang 2.040 kilometer dan pembangunan irigasi seluas 1,1 juta hektare juga telah diperluas.

Demikian juga hal dana desa yang dikucurkan sebesar Rp468 triliun untuk berbagai pembangunan di desa. Dana tersebut di antaranya untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa yang sebenarnya masih sangat kurang karena jumlah desa di Indonesia terdapat sebanyak 74.800 desa.

Jika dihitung, rata-rata satu desa mendapat jatah pembangunan 3 kilometer jalan desa dan ini dirasa masih belum cukup untuk sarana distribusi produksi hasil pedesaan. Demikian juga pembuatan jembatan dam embung di pedesaan yang semuanya berasal dari dana desa yang tersalurkan.