Indonesia Bertahan di Tengah Ancaman Krisis Ekonomi
loading...
A
A
A
Jeannie Latumahina
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
DALAM pertemuan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa bersyukur bahwa Indonesia ketika pandemi Covid-19 tidak melakukan kebijakanlockdowndi tengah desakan kuat baik berbagai pihak. Desakan tersebut muncul dalam internal kabinet maupun pengamat, lembaga survei dan masyarakat yang ingin lockdown sebagaimana yang dilakukan lebih dari 70 negara.
Sungguh beruntung dengan keyakinan penuh Presiden Jokowi, Indonesia tidak memutuskan penguncian wilayah tersebut dan percaya dengan kekuatan ketahanan masyarakat. Dengan keyakinan itu pun Indonesia berhasil keluar dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19.
Merespons situasi terkini di tengah gejolak ekonomi global, Presiden Jokowi menyatakan bahwa lanskap ekonomi politik dunia akan bergeser ke bentuk baru. Untuk itu, Kepala Negara berharap kepada para ekonom agar beraniout the box,keluar dari pakem, dan cerdik dalam melihat setiap peluang dengan baik.
Permintaan ini disampaikan agar kebijakan instrumen fiskal dan moneter bisa dibuat dan diuji agar tetap fokus dalam setiap detailnya. Ini ditengarai karena, dalam pertemuan G7 dan ketika kunjungan ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu, Presiden melihat bahwa ancaman krisis ekonomi masih akan terus berlangsung akibat terkendalanya ruang dialog international.
Dengan kondisi di atas, maka kemudian arah kebijakan dunia ke depan adalah fokus pada ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Indonesia juga sungguh beruntung karena infrastruktur penunjang telah dibangun selama tujuh tahun terakhir ini sebagai pondasi menghadapi krisis pangan yang berlangsung.
Sebut saja pembangunan 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, bendungan baru sebanyak 29 menuju 38 unit, infrastruktur jalan tol sepanjang 2.040 kilometer dan pembangunan irigasi seluas 1,1 juta hektare juga telah diperluas.
Demikian juga hal dana desa yang dikucurkan sebesar Rp468 triliun untuk berbagai pembangunan di desa. Dana tersebut di antaranya untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa yang sebenarnya masih sangat kurang karena jumlah desa di Indonesia terdapat sebanyak 74.800 desa.
Jika dihitung, rata-rata satu desa mendapat jatah pembangunan 3 kilometer jalan desa dan ini dirasa masih belum cukup untuk sarana distribusi produksi hasil pedesaan. Demikian juga pembuatan jembatan dam embung di pedesaan yang semuanya berasal dari dana desa yang tersalurkan.
Ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi, energi dan pangan juga diperkuat dengan hilirisasi seperti minyak sawit mentah (CPO), nikel, bauksit dengan turunannya. Termasuk pembangunan industri dari hasil alam juga dilakukan, mulai terlihat hasilnya.
Jika beberapa waktu lalu Indonesia berani menyetop ekspor bahan mentah nikel, maka berikutnya akan ada pembangunan industri turunannya seperti timah, bauksit dan tembaga.
Indonesia tidak lagi harus melakukan ekspor bahan mentah sumber alam, karena sudah dapat diolah untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor barang jadi yang tentu lebih baik dalam perkembangan ekonomi.
Sebagai contoh, nikel yang sebelumnya ekspor bahan mentah tujuh tahun lalu sebesar USD1,1 miliar, pada 2021 hasil dari industri nikel telah menyumbangkan ekspor menjadi USD20,9 miliar dengan lompatan sebesar 19 kali. Tentu saja ini sangat memberikan harapan baru juga jika kemudian hilirisasi semakin terwujud di semua sektor sumber daya alam.
Perlu juga diingat betapa sulitnya Freeport yang selalu menunda-nunda pembangunan smelter, dengan janji perpanjangan kontraknya untuk pengolahan hasil tambangnya.
Namun, sekarang setelah pemerintah mengakusisi 51% saham perusahaan tersebut, maka smelter pengolahan hasil tambang Freeport di Gresik diperluas hilirasasinya.
Bahkan, nanti setelah smelter baru di Gresik beroperasi pada 2024, akan terlihat berapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari tambang Freeport Indonesia. Padahal, selama lebih dari 50 tahun belakangan, Indonesia hanya mampu ekspor bahan mentahnya saja.
Pertambahan kenaikan pendapatan negara, entah dari tembaga, bauksit dan timah, namun paling tidak akan mendapatkan kenaikan yang signifikan di atas USD30 miliar.
Tentu saja ini akan menjadi situasi menggembirakan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Misalnya saja surplus dagang dengan dengan China yang sebelumnya minus di tahun 2014 sebesar USD13 miliar. Pada 2021 minus perdagangan dengan China berkurang menjadi USD2,4 miliar dan tahun ini dipastikan sudah tidak ada minus perdagangan dengan Negeri Panda karena Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan mentahnya.
Demikian juga dengan Amerika Serikat, diperkirakan mengalami kegembiraan yang sama. Sebelumnya pada 2012 surplus Indonesia USD3,3 miliar, kini menjadi USD14,4 miliar. Hal yang sama juga dengan India di mana surplus Indonesis mencapai USD5,6 miliar. Kondisi neraca perdagangan Indonesia yang kini positif seharusnya menjadi pemicu untuk semakin terus berkarya memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Kemudian, di sektor digitalisasi yang penting yaitu digitalisasi UMKM, 61% di mana UMKM telah berkontribusi pada PDB nasional, maka UMKM harus didorong terus untuk masuk ke dalam ekosistem platform-platform digital. Dalam tiga tahun ini telah masuk sebanyak 19 juta UMKM dari 64 juta UMKM Indonesia.
Di atas segalanya, adalah tata kelola jika dilakukan secara konsisten oleh para pemimpin Indonesia di kemudian hari, niscaya semua yang menjadi dasar pijakan yang baik ini akan dapat terus memajukan banga Indonesia, tidak hanya bertahan dari ancaman krisis ekonomi, pangan dan energi yang sedang berlangsung.
Kita meyakini, Indonesia tidak hanya bertahan di tengah krisis multidimensi, namun dapat melakukan lompatan menjadi lebih baik. Masa transisi yang harus ditanggung masyarakat dengan berkurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini karena mempertahan atau menambah subsidi tidak membuat bangsa maju.
Sebagai contoh bagaimana Venezuela malah menjadi bangkrut ketika subsidi diberikan terus menerus demi menekan harga BBM. Indonesia tentu tidak menginginkan itu terjadi.
Oleh sebab itu, baiknya kita terus menjaga persatuan dan kebersamaan bangsa, bekerja bersama dengan fokus mengolah dengan baik semua kekayaan Indonesia. Dan, untuk itu semua Partai Perindo akan terus bekerja bersama masyarakat untuk membangun masa depan Indonesia yang membahagiakan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia.
Lihat Juga: Pasutri Lansia di Jombang Ditangkap Polisi Gara-gara Modif Mobil untuk Borong BBM Bersubsidi
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
DALAM pertemuan 100 Ekonom Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa bersyukur bahwa Indonesia ketika pandemi Covid-19 tidak melakukan kebijakanlockdowndi tengah desakan kuat baik berbagai pihak. Desakan tersebut muncul dalam internal kabinet maupun pengamat, lembaga survei dan masyarakat yang ingin lockdown sebagaimana yang dilakukan lebih dari 70 negara.
Sungguh beruntung dengan keyakinan penuh Presiden Jokowi, Indonesia tidak memutuskan penguncian wilayah tersebut dan percaya dengan kekuatan ketahanan masyarakat. Dengan keyakinan itu pun Indonesia berhasil keluar dari ancaman krisis akibat pandemi Covid-19.
Merespons situasi terkini di tengah gejolak ekonomi global, Presiden Jokowi menyatakan bahwa lanskap ekonomi politik dunia akan bergeser ke bentuk baru. Untuk itu, Kepala Negara berharap kepada para ekonom agar beraniout the box,keluar dari pakem, dan cerdik dalam melihat setiap peluang dengan baik.
Permintaan ini disampaikan agar kebijakan instrumen fiskal dan moneter bisa dibuat dan diuji agar tetap fokus dalam setiap detailnya. Ini ditengarai karena, dalam pertemuan G7 dan ketika kunjungan ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu, Presiden melihat bahwa ancaman krisis ekonomi masih akan terus berlangsung akibat terkendalanya ruang dialog international.
Dengan kondisi di atas, maka kemudian arah kebijakan dunia ke depan adalah fokus pada ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Indonesia juga sungguh beruntung karena infrastruktur penunjang telah dibangun selama tujuh tahun terakhir ini sebagai pondasi menghadapi krisis pangan yang berlangsung.
Sebut saja pembangunan 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, bendungan baru sebanyak 29 menuju 38 unit, infrastruktur jalan tol sepanjang 2.040 kilometer dan pembangunan irigasi seluas 1,1 juta hektare juga telah diperluas.
Demikian juga hal dana desa yang dikucurkan sebesar Rp468 triliun untuk berbagai pembangunan di desa. Dana tersebut di antaranya untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa yang sebenarnya masih sangat kurang karena jumlah desa di Indonesia terdapat sebanyak 74.800 desa.
Jika dihitung, rata-rata satu desa mendapat jatah pembangunan 3 kilometer jalan desa dan ini dirasa masih belum cukup untuk sarana distribusi produksi hasil pedesaan. Demikian juga pembuatan jembatan dam embung di pedesaan yang semuanya berasal dari dana desa yang tersalurkan.
Ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi, energi dan pangan juga diperkuat dengan hilirisasi seperti minyak sawit mentah (CPO), nikel, bauksit dengan turunannya. Termasuk pembangunan industri dari hasil alam juga dilakukan, mulai terlihat hasilnya.
Jika beberapa waktu lalu Indonesia berani menyetop ekspor bahan mentah nikel, maka berikutnya akan ada pembangunan industri turunannya seperti timah, bauksit dan tembaga.
Indonesia tidak lagi harus melakukan ekspor bahan mentah sumber alam, karena sudah dapat diolah untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor barang jadi yang tentu lebih baik dalam perkembangan ekonomi.
Sebagai contoh, nikel yang sebelumnya ekspor bahan mentah tujuh tahun lalu sebesar USD1,1 miliar, pada 2021 hasil dari industri nikel telah menyumbangkan ekspor menjadi USD20,9 miliar dengan lompatan sebesar 19 kali. Tentu saja ini sangat memberikan harapan baru juga jika kemudian hilirisasi semakin terwujud di semua sektor sumber daya alam.
Perlu juga diingat betapa sulitnya Freeport yang selalu menunda-nunda pembangunan smelter, dengan janji perpanjangan kontraknya untuk pengolahan hasil tambangnya.
Namun, sekarang setelah pemerintah mengakusisi 51% saham perusahaan tersebut, maka smelter pengolahan hasil tambang Freeport di Gresik diperluas hilirasasinya.
Bahkan, nanti setelah smelter baru di Gresik beroperasi pada 2024, akan terlihat berapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari tambang Freeport Indonesia. Padahal, selama lebih dari 50 tahun belakangan, Indonesia hanya mampu ekspor bahan mentahnya saja.
Pertambahan kenaikan pendapatan negara, entah dari tembaga, bauksit dan timah, namun paling tidak akan mendapatkan kenaikan yang signifikan di atas USD30 miliar.
Tentu saja ini akan menjadi situasi menggembirakan terhadap neraca perdagangan Indonesia. Misalnya saja surplus dagang dengan dengan China yang sebelumnya minus di tahun 2014 sebesar USD13 miliar. Pada 2021 minus perdagangan dengan China berkurang menjadi USD2,4 miliar dan tahun ini dipastikan sudah tidak ada minus perdagangan dengan Negeri Panda karena Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan mentahnya.
Demikian juga dengan Amerika Serikat, diperkirakan mengalami kegembiraan yang sama. Sebelumnya pada 2012 surplus Indonesia USD3,3 miliar, kini menjadi USD14,4 miliar. Hal yang sama juga dengan India di mana surplus Indonesis mencapai USD5,6 miliar. Kondisi neraca perdagangan Indonesia yang kini positif seharusnya menjadi pemicu untuk semakin terus berkarya memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Kemudian, di sektor digitalisasi yang penting yaitu digitalisasi UMKM, 61% di mana UMKM telah berkontribusi pada PDB nasional, maka UMKM harus didorong terus untuk masuk ke dalam ekosistem platform-platform digital. Dalam tiga tahun ini telah masuk sebanyak 19 juta UMKM dari 64 juta UMKM Indonesia.
Di atas segalanya, adalah tata kelola jika dilakukan secara konsisten oleh para pemimpin Indonesia di kemudian hari, niscaya semua yang menjadi dasar pijakan yang baik ini akan dapat terus memajukan banga Indonesia, tidak hanya bertahan dari ancaman krisis ekonomi, pangan dan energi yang sedang berlangsung.
Kita meyakini, Indonesia tidak hanya bertahan di tengah krisis multidimensi, namun dapat melakukan lompatan menjadi lebih baik. Masa transisi yang harus ditanggung masyarakat dengan berkurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini karena mempertahan atau menambah subsidi tidak membuat bangsa maju.
Sebagai contoh bagaimana Venezuela malah menjadi bangkrut ketika subsidi diberikan terus menerus demi menekan harga BBM. Indonesia tentu tidak menginginkan itu terjadi.
Oleh sebab itu, baiknya kita terus menjaga persatuan dan kebersamaan bangsa, bekerja bersama dengan fokus mengolah dengan baik semua kekayaan Indonesia. Dan, untuk itu semua Partai Perindo akan terus bekerja bersama masyarakat untuk membangun masa depan Indonesia yang membahagiakan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia.
Lihat Juga: Pasutri Lansia di Jombang Ditangkap Polisi Gara-gara Modif Mobil untuk Borong BBM Bersubsidi
(ynt)