Menteri PPN Sebut Kepentingan Politik Kepala Daerah Perburuk Data Kemiskinan

JAKARTA - Akurasi data penduduk miskin masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bentuk bantuan sosial. Data yang tidak akurat tidak hanya disebabkan lemahnya sistem verifikasi dan minimnya pembaruan, melainkan juga karena masalah transparansi pemerintah, khususnya di daerah.

Kepentingan politik sangat memengaruhi akurasi data warga miskin. Menjelang momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) terkadang oknum kepala daerah menurunkan data jumlah penduduk miskinnya. Setelah pilkada selesai, data kemudian berubah naik. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut faktor ini antara lain yang menjadi penyebab data kemiskinan terus karut-marut.

“Jadi waktu mau pilkada garis kemiskinan dinaikkan sehingga bansos lebih banyak. Saat terpilih berusaha meningkatkan garis kemiskinannya sehingga kemiskinan rendah dan seterusnya karena itu prestasi kepala daerah,” ujar Suharso dalam rapat kerja (raker) gabungan membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan kemarin. (Baca: 10 Orang Positif Covid, DPR Perketat Protokol Kesehatan)

Persoalan akurasi data kemiskinan bisa saja diselesaikan, tetapi sering tidak mudah karena persoalan politisasi ini. “Itu persoalan kita, itu pula yang membuat Pak Ary (Menteri Sosial Juliary Batubara) bolak-balik ke Bappenas, bertanya datanya bagaimana. Problem kita sesederhana itu,” kata Suharso.

Masalah lainnya adalah data kemiskinan dihitung menggunakan garis kemiskinan nasional, tetapi faktanya tiap daerah memiliki batas garis kemiskinan sendiri. Dia mencontohkan Kota Tasikmalaya yang batas garis kemiskinannya Rp457.000 per bulan per kapita, lalu daerah tetangganya Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp311.848. Kabupaten Bandung jumlahnya Rp345.177, tetapi Kota Bandung Rp474.488.