Margarito Nilai Pembangunan Desa Tanpa Dana Desa Terancam Mandek
Senin, 29 Juni 2020 - 16:10 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, pembangunan desa akan mandek tanpa didukung dana desa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan di desa tanpa Dana Desa (DD) bisa terancam akan mandek. Hal itu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19. UU baru itu menghapus Pasal 72 ayat (2) UU Desa yang mengatur keuangan desa.
Maka, langkah para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sudah tepat. "Cara berpikir teman-teman desa masuk akal. JR ke MK sudah tepat," kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Senin (29/6/2020).
Apakah dengan adanya Corona, aktivitas dan kehidupan desa akan berhenti? Margarito mengatakan tentu tidak. Semuanya akan berjalan. Roda kehidupan desa akan terus berputar. Pemerintah desa juga harus tetap berjalan. Tapi, yang menjadi masalah adalah bagaimana kehidupan desa bisa berjalan, kalau dana desa dihentikan, karena adanya UU Corona. (Baca juga:Dinilai Rugikan Desa, Pasal 28 Ayat 8 UU Corona Diuji Materi ke MK)
Untuk itu, kata dia, sudah benar dan tepat jika para kades mengajukan uji materi ke MK. "Langkah yang ditempuh teman-teman Parade Nusantara hebat. Datang ke MK untuk ajukan JR. Tidak buat hal yang aneh-aneh," kata Margarito.
Menurut Margarito, MK akan menakar uji materi yang disampaikan kepala desa Justru, yang tidak masuk akal adalah UU Corona yang menyatakan Pasal 72 ayat (2) UU Desa tidak berlaku. Kenapa tidak masuk akal? Karena di tengah wabah Covid-19, kehidupan dan aktivitas desa harus mendapatkan penanganan spesifik. Kehidupan masyarakat harus semakin produktif. Kalau sebelumnya bisa santai-santai, sekarang tidak bisa. Mereka harus melipat gandakan pekerjaan. "Tapi bagaimana bisa performa pekerjaan bagus, kalau dana tidak ada atau di hapus? Maka, jalan pikiran para kades yang mengajukan gugatan ke MK sudah tepat. Margarito pun mendukung langkah yang ditempuh para kepala desa,” jelasnya.
Dia berharap para hakim MK melihat fakta dan keresahan yang dialami para kades dan masyarakat desa. Menurut Margarito, desa merupakan unit pemerintah terkecil di republik ini. Tidak akan ada kabupaten, dan tidak akan ada pemerintah provinsi, kalau tidak ada pemerintahan desa. Maka desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Ini betul-betul tidak masuk akal," tegas dia.
Margarito mengatakan, MK harus buka mata, buka pikiran, dan buka hati dalam menilai kehidupan orang desa dan pesan konstitusi. "Tidak boleh main-main dengan masalah itu," paparnya. (Baca juga: Dana Desa Terancam Hilang Dari APBN, Parade Nusantara Luruk MK)
Maka, langkah para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sudah tepat. "Cara berpikir teman-teman desa masuk akal. JR ke MK sudah tepat," kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Senin (29/6/2020).
Apakah dengan adanya Corona, aktivitas dan kehidupan desa akan berhenti? Margarito mengatakan tentu tidak. Semuanya akan berjalan. Roda kehidupan desa akan terus berputar. Pemerintah desa juga harus tetap berjalan. Tapi, yang menjadi masalah adalah bagaimana kehidupan desa bisa berjalan, kalau dana desa dihentikan, karena adanya UU Corona. (Baca juga:Dinilai Rugikan Desa, Pasal 28 Ayat 8 UU Corona Diuji Materi ke MK)
Untuk itu, kata dia, sudah benar dan tepat jika para kades mengajukan uji materi ke MK. "Langkah yang ditempuh teman-teman Parade Nusantara hebat. Datang ke MK untuk ajukan JR. Tidak buat hal yang aneh-aneh," kata Margarito.
Menurut Margarito, MK akan menakar uji materi yang disampaikan kepala desa Justru, yang tidak masuk akal adalah UU Corona yang menyatakan Pasal 72 ayat (2) UU Desa tidak berlaku. Kenapa tidak masuk akal? Karena di tengah wabah Covid-19, kehidupan dan aktivitas desa harus mendapatkan penanganan spesifik. Kehidupan masyarakat harus semakin produktif. Kalau sebelumnya bisa santai-santai, sekarang tidak bisa. Mereka harus melipat gandakan pekerjaan. "Tapi bagaimana bisa performa pekerjaan bagus, kalau dana tidak ada atau di hapus? Maka, jalan pikiran para kades yang mengajukan gugatan ke MK sudah tepat. Margarito pun mendukung langkah yang ditempuh para kepala desa,” jelasnya.
Dia berharap para hakim MK melihat fakta dan keresahan yang dialami para kades dan masyarakat desa. Menurut Margarito, desa merupakan unit pemerintah terkecil di republik ini. Tidak akan ada kabupaten, dan tidak akan ada pemerintah provinsi, kalau tidak ada pemerintahan desa. Maka desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Ini betul-betul tidak masuk akal," tegas dia.
Margarito mengatakan, MK harus buka mata, buka pikiran, dan buka hati dalam menilai kehidupan orang desa dan pesan konstitusi. "Tidak boleh main-main dengan masalah itu," paparnya. (Baca juga: Dana Desa Terancam Hilang Dari APBN, Parade Nusantara Luruk MK)
