Kenaikan Harga BBM Momentum Beralih ke Transportasi Massal
Senin, 29 Agustus 2022 - 08:40 WIB
loading...
Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam apabila harga BBM dinaikkan. FOTO/TAHYUDIN/KORAN SINDO
A
A
A
Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat sepertinya tidak bisa dihindarkan. Sinyal tersebut sejak dua pekan terakhir terus menyeruak. Setelah dua pekan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana kenaikan harga BBM, pekan kemarin giliran Menteri Energi Sumber Daya Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang buka suara.
Arifin Tasrif maupun Sri Mulyani memang belum secara tegas menyatakan kenaikan BBM sesegara mungkin. Alih-alih menjelaskan rencana kenaikan harga BBM, keduanya justru buka-bukaan mengenai kondisi terkini perihal anggaran subsidi yang kian membengkak dan pasokan BBM bersubsidi jenis solar dan BBM penugasan jenis pertalite.
Dalam penjelasannya Sri Mulyani membeberkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pos subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya terus membengkak. Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya mencapai Rp502,4 triliun itu, tidak tepat sasaran. Angka tersebut juga naik dari patokan awal Rp152 triliun pada APBN 2022. Penambahan beban subsidi ini bukan tidak mungkin terus bertambah apabila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.
Dia mengunkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan). Sementara untuk konsumsi pertalite, sebanyak 14% dinikmati dunia usaha dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%.
Hal senada disampaikan Arifin Tasrif saat memaparkan kondisi terkini subsisi BBM pada Jumat (26/8) pekan lalu. Sama seperti koleganya, Arifin mengungkapkan bahwa saat ini beban subsidi BBM sudah sangat berat. Penyebabnya, harga minyak dunia yang masih bertahan di atas USD90 per barel sehingga memberikan tekanan pada harga BBM di dalam negeri. Di ketahui harga minyak global saat ini masih jauh di atas harga yang dipatok pada APBN 2022 di level USD63 per barel.
Dengan kondisi seperti itu, pemerintah saat ini dipusingkan dengan kebijakan subsidi. Semakin banyak BBM subsidi dan BBM penugasan yang dikonsumsi masyarakat, maka akan semakin banyak pula anggaran yang digelontorkan untuk menyubsidinya.
Di sisi lain, pemerintah juga masih memerlukan anggaran untuk membiayai pembangunan di sejumlah sektor. Jika subsudi terus-terusan diberikan namun tidak tepat sasaran, maka akan kontraproduktif dengan upaya pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Apalagi saat ini di saat bersamaan pemerintah juga sedangngebutmenjalankan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan yang jelas-jelas membutuhkan anggaran tidak sedikit.
Arifin Tasrif maupun Sri Mulyani memang belum secara tegas menyatakan kenaikan BBM sesegara mungkin. Alih-alih menjelaskan rencana kenaikan harga BBM, keduanya justru buka-bukaan mengenai kondisi terkini perihal anggaran subsidi yang kian membengkak dan pasokan BBM bersubsidi jenis solar dan BBM penugasan jenis pertalite.
Dalam penjelasannya Sri Mulyani membeberkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pos subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya terus membengkak. Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya mencapai Rp502,4 triliun itu, tidak tepat sasaran. Angka tersebut juga naik dari patokan awal Rp152 triliun pada APBN 2022. Penambahan beban subsidi ini bukan tidak mungkin terus bertambah apabila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.
Dia mengunkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan). Sementara untuk konsumsi pertalite, sebanyak 14% dinikmati dunia usaha dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%.
Hal senada disampaikan Arifin Tasrif saat memaparkan kondisi terkini subsisi BBM pada Jumat (26/8) pekan lalu. Sama seperti koleganya, Arifin mengungkapkan bahwa saat ini beban subsidi BBM sudah sangat berat. Penyebabnya, harga minyak dunia yang masih bertahan di atas USD90 per barel sehingga memberikan tekanan pada harga BBM di dalam negeri. Di ketahui harga minyak global saat ini masih jauh di atas harga yang dipatok pada APBN 2022 di level USD63 per barel.
Dengan kondisi seperti itu, pemerintah saat ini dipusingkan dengan kebijakan subsidi. Semakin banyak BBM subsidi dan BBM penugasan yang dikonsumsi masyarakat, maka akan semakin banyak pula anggaran yang digelontorkan untuk menyubsidinya.
Di sisi lain, pemerintah juga masih memerlukan anggaran untuk membiayai pembangunan di sejumlah sektor. Jika subsudi terus-terusan diberikan namun tidak tepat sasaran, maka akan kontraproduktif dengan upaya pemberdayaan masyarakat tidak mampu. Apalagi saat ini di saat bersamaan pemerintah juga sedangngebutmenjalankan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan yang jelas-jelas membutuhkan anggaran tidak sedikit.
Lihat Juga :
