Beban Masyarakat Semakin Berat, DPR: Kenaikan Cukai Rokok Harus Seimbang

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan cukai rokok tahun depan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai sisi.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah harus benar-benar serius melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan kembali cukai rokok tahun depan.

“Jangan hanya karena mengejar target pendapatan, nasib petani diabaikan. Buat kebijakan yang sebijak-bijaknya, apalagi mengingat tantangan ekonomi ke depan juga akan semakin berat pascapandemi Covid-19. Perlu jalan tengah. Dan itu tidak bisa hanya mempertimbangkan satu sisi saja,” katanya, Rabu (28/9/2022).



Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI tersebut mengatakan, publik telah dikejutkan dengan insiden pembakaran truk bermuatan tembakau di Madura beberapa waktu lalu. Anggota dewan dari Dapil Madura itu berharap kejadian tersebut tidak sampai terulang, apalagi hingga ada aksi balasan dari daerah lain. Insiden itu harus jadi momentum pemerintah untuk membenahi industri tembakau secara menyeluruh dengan mempertimbangkan nasib para pelaku industri tembakau.

“Terus terang kami sangat prihatin dengan terjadinya insiden tersebut. Kami menangkap ada kegelisahan yang kuat dari para petani atas nasib dan masa depan mereka ke depan. Terutama, terkait beberapa kebijakan maupun rencana kebijakan yang telah dan akan dibuat pemerintah terkait pertembakauan,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini.



Senada, peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah mengatakan, keseimbangan menjadi prasyarat sebelum benar-benar memutuskan menaikkan cukai salah satu komoditi penyumbang pendapatan terbesar bagi APBN tersebut.

”Pemerintah perlu memutuskan kenaikan cukai rokok itu secara berimbang dengan melakukan rembug bersama dengan semua pemangku kepentingan,” katanya.

Hanya dengan begitu, menurut dia, dampak ekonomi dan sosial atas kebijakan kenaikan cukai nantinya jadi bisa dikendalikan. ”Harus selalu diingat, kebijakan cukai ini bukan soal pendapatan negara ataupun kesehatan semata, banyak yang bakal terdampak dalam kebijakan cukai di Indonesia, mulai dari tenaga kerja, industri, hingga pertanian,” bebernya.