Kerja Sama Global Produksi Kapal

Pada era sekarang ini kemampuan kapal-kapal penyelundup atau pencuri sumber daya alam dan kelautan memiliki spesifikasi peralatan yang cukup canggih. Di lain pihak, armada keamanan laut selain jumlahnya masih kurang juga sering mengalami hambatan dalam pengejaran di wilayah bagian timur yang kondisi perairannya memiliki ombak di atas empat meter. Begitu pula dengan wilayah barat khususnya di kawasan laut China Selatan dengan ombak mencapai lima meter.

Program transformasi industri Maritim 4.0 oleh PT PAL sebagai leader industri pertahanan dan perkapalan di Tanah Air terus digencarkan oleh jajaran direksi yang dipimpin oleh Kaharuddin Djenod.

Jajaran direksi dan komisaris PT PAL berpikir keras membantu TNI terkait dengan kemampuan operasi maritim, khususnya kemampuan operasi pencegatan maritim. Untuk menjaga kedaulataan perairan Indonesia khususnya pada titik-titik kritis alur laut NKRI seperti di sekitar Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan lain-lain.

Tantangan dan masalah kelautan pada saat ini memerlukan prioritas dalam hal modernisasi sistem Kodal beserta infrastrukturnya. Pada prinsipnya Komando dan Kendali (Kodal) merupakan sistem informasi hankam sehingga pelaksanaan operasional akan lebih efektif.

Perusahaan BUMN yang tergabung dalam Defend ID mesti bersinergi untuk merancang postur kekuatan maritim yang ideal dengan sistem Kodal yang memiliki kemampuan K4ISR (Komando-Kendali-Komunikasi-Komputer-Intelijen-Surveillance-Recognaissance) yang andal seperti yang dimiliki oleh negara maju.

Saatnya sinergi Defend ID dengan merancang sistem K4ISR yang mampu mengatasi berbagai modus atau kasus penyusupan kapal atau pesawat asing. Bahkan bisa diusir sebelum memasuki garis perbatasan.

Dengan postur kekuatan maritim yang kokoh serta didukung sistem kodal mutakhir dan basis data yang andal maka bangsa Indonesia memiliki kewibawaan maritim. Keniscayaan kemampuan operasi pencegatan maritim beserta pasukan khusus dan perangkat canggih suatu negara pada saat ini sangat vital keberadaannya.

Dalam situasi geopolitik saat ini pemerintah harus mampu mewujudkan kesepakatan internasional yang lebih setara dan adil dalam hal operasi pencegatan maritim baik dengan mandat PBB maupun operasi untuk menegakkan kewibawaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com