Kerja Sama Global Produksi Kapal

Oni Bibin Bintoro
Periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN

HOLDING BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defense Industry Indonesia (Defend ID) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melakukan langkah strategis berupa kerja sama global untuk memproduksi dan memasarkan kapal perang.

Kondisi geopolitik global yang ditandai dengan ketegangan di berbagai belahan dunia serta pentingnya pengamanan jalur logistik lewat transportasi laut membutuhkan peran kapal perang bagi banyak negara.

Dunia menghadapi tantangan bagaimana bisa memproduksi kapal perang, kapal niaga dan kapal perikanan secara cepat dengan teknologi maritim terkini, yakni teknologi yang relevan dengan Industri 4.0 utamanya industri galangan kapal digital atau Galangan Kapal 4.0.

Kerja sama global untuk memproduksi kapal merupakan keniscayaan. Hal tersebut telah dijawab oleh industri maritim nasional dengan adanya MoU antara PT PAL dengan Angkatan Laut UEA yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Sama Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

Bentuk kontrak dari kerja sama di atas adalah kontrak pembelian Landing Platform Dock (LPD) antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut Uni Emirat Arab.

Arti strategis kerja sama global di atas telah ditekankan juga oleh HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional UEA dalam artikelnya yang dimuat KORAN SINDO (20/7/22).

Menurut Menlu UEA itu, CEPA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, menandai tonggak penting dalam hubungan yang sudah terjalin selama 46 tahun. Upaya ini berhasil meletakkan dasar untuk kemitraan sungguh-sungguh yang akan menciptakan peluang baru, mendorong investasi sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi global.

Indonesia adalah mitra alami bagi UEA di berbagai bidang. Perdagangan kedua negara juga terus berkembang pesat, dengan perdagangan bilateral nonmigas mencapai USD3 miliar pada 2021, naik 62% pada 2020 dan 17% pada 2019. UEA juga berkomitmen USD10 miliar kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia.

Jenis kapal LPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam jajaran angkatan laut sebuah negara. Kapal Perang tipe LPD memiliki kemampuan dalam mengangkut personel maupun kendaraan tempur taktis dalam kegiatan pendaratan. Jenis kapal ini juga telah dikembangkan menjadi kapal markas yang sangat andal untuk difungsikan sebagai komando dan pengendalian (Kodal).

Sebagai BUMN industri strategis, PT PAL berkewajiban mendukung langkah dan kebijakaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) H.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi.

Selama ini PT PAL telah berhasil memproduksi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) tipe LPD dan tengah mengembangkan tipe kapal ini untuk berbagai misi. KRI tipe LPD dapat difungsikan sebagai alat angkut kendaraan tempur amfibi dan angkut heli yang memiliki kemampuan docking-undocking guna memproyeksikan kekuatan dari laut ke darat melalui LCU (Landing Craft Utility) dalam operasi amfibi, operasi pendaratan dan operasi lainnya sesuai direktif yang diberikan.

Kapal LPD berperan multifungsi antara lain bisa melaksanakan operasi pengiriman pasukan dan logistik atau operasi pendaratan, mengangkut pasukan dan peralatan tempur, melaksanakan Operasi Bhakti, mendukung pengoperasian heli, melaksanakan dukungan medis terbatas, melaksanakan dukungan logistik cair terbatas, melaksanakan Patroli Bakamla dan mendukung kegiatan diklat kelautan.

Kapal LPD memiliki ketahanan operasi hingga 30 hari secara terus menerus serta kemampuan embarkasi/debarkasi menggunakan LCU.

Penggunaan helikopter sebagai pelengkap sistem kesenjataan memungkinkan untuk menambah aksi dukungan logistik maupun kepentingan operasional dan tugas-tugas khusus dalam mendukung rangkaian kegiatan tempur.

Pengembangan tipe LPD menghasilkan kapal markas berbasis hybrid. Pengembangan tersebut meningkatkat sifat atau kemampuan tempurnya. Sebagai catatan sifat tempur Kapal LPD sangat ditentukan oleh desain bangunan kapal.

PT PAL bersama lembaga riset nasional dan perguruan tinggi terus mengkaji kelebihan dan kekurangan kapal LPD sebagai kapal markas agar optimal dalam penggunaan tempurnya. Kajian tersebut untuk meningkatkan performance sebagai berikut; Ke satu, embarkasi dan debarkasi bisa lebih cepat. Kedua, dapat mengangkut helikopter hingga 5 buah. Ketiga, daya angkut material baik kendaraan tempur (ranpur) maupun kendaraan taktis (rantis) yang lebih banyak. Keempat, dapat mengoperasikan lebih dari 2 unit LCU untuk mendaratkan pasukan dan material.

PT PAL juga terus memperbaiki kekurangan kapal terkait dengan kerentanan terhadap perubahan Hydrometeorologi. Serta memperbaiki level getaran saat kapal dioperasikan.

Selain itu desain Ruang Pusat Informasi Tempur kapal terus disempurnakan sehingga bisa mengikuti tekonologi terkini terkait ruang pusat informasi tempur (PIT) sebagai sarana Kodal/posko Kogasgab.

Kerja sama produksi kapal merupakan jawaban terkait dengan masih rawannya wilayah laut RI dari berbagai gangguan. Seperti pencurian sumber daya alam, illegal logging, penyelundupan komoditas dan BBM serta aksi imigran gelap yang sering menerobos wilayah laut.

Pada era sekarang ini kemampuan kapal-kapal penyelundup atau pencuri sumber daya alam dan kelautan memiliki spesifikasi peralatan yang cukup canggih. Di lain pihak, armada keamanan laut selain jumlahnya masih kurang juga sering mengalami hambatan dalam pengejaran di wilayah bagian timur yang kondisi perairannya memiliki ombak di atas empat meter. Begitu pula dengan wilayah barat khususnya di kawasan laut China Selatan dengan ombak mencapai lima meter.

Program transformasi industri Maritim 4.0 oleh PT PAL sebagai leader industri pertahanan dan perkapalan di Tanah Air terus digencarkan oleh jajaran direksi yang dipimpin oleh Kaharuddin Djenod.

Jajaran direksi dan komisaris PT PAL berpikir keras membantu TNI terkait dengan kemampuan operasi maritim, khususnya kemampuan operasi pencegatan maritim. Untuk menjaga kedaulataan perairan Indonesia khususnya pada titik-titik kritis alur laut NKRI seperti di sekitar Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan lain-lain.

Tantangan dan masalah kelautan pada saat ini memerlukan prioritas dalam hal modernisasi sistem Kodal beserta infrastrukturnya. Pada prinsipnya Komando dan Kendali (Kodal) merupakan sistem informasi hankam sehingga pelaksanaan operasional akan lebih efektif.

Perusahaan BUMN yang tergabung dalam Defend ID mesti bersinergi untuk merancang postur kekuatan maritim yang ideal dengan sistem Kodal yang memiliki kemampuan K4ISR (Komando-Kendali-Komunikasi-Komputer-Intelijen-Surveillance-Recognaissance) yang andal seperti yang dimiliki oleh negara maju.

Saatnya sinergi Defend ID dengan merancang sistem K4ISR yang mampu mengatasi berbagai modus atau kasus penyusupan kapal atau pesawat asing. Bahkan bisa diusir sebelum memasuki garis perbatasan.

Dengan postur kekuatan maritim yang kokoh serta didukung sistem kodal mutakhir dan basis data yang andal maka bangsa Indonesia memiliki kewibawaan maritim. Keniscayaan kemampuan operasi pencegatan maritim beserta pasukan khusus dan perangkat canggih suatu negara pada saat ini sangat vital keberadaannya.

Dalam situasi geopolitik saat ini pemerintah harus mampu mewujudkan kesepakatan internasional yang lebih setara dan adil dalam hal operasi pencegatan maritim baik dengan mandat PBB maupun operasi untuk menegakkan kewibawaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: koran-sindo.com