Mengakselerasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Akhirnya, penting selalu disadari: inti dari seluruh proses berpemerintahan itu adalah pelayanan publik. Jelas, pelayanan publik itu politik, soal relasi rakyat sebagai warga dengan pemerintah. Pihak pertama memberikan mandat (suara dalam pemilu, pajak dalam ekonomi); pihak kedua mengonversi mandat itu ke dalam akuntabilitas kinerja. Relasi mandat dan akuntabilitas terlihat nyata pada pemenuhan layanan negara pada warga. Juga, pelayanan publik adalah hak konstitusional warga: negara tidak saja berkewajiban tetapi juga bisa ditagih dan bahkan digugat tanggung jawab dalam pemenuhannya.

Lebih lagi di masa pandemi dan ke depan, ketika ekspektasi dan ketergantungan rakyat tinggi, negara harus dibawa pulang (bringing the state back in). Tentu tak kembali dalam raut otokratik (kekuasaan), tetapi menampilkan wajah demokratik (pelayanan). Bukankah pelayanan publik menjadi tanda par excellence dari hadirnya negara (state in practice) dalam relung keseharian hidup rakyat?

Kepada negara, nasib warga dalam mengakses perlindungan dan pelayanan publik digantungkan. Jangan lagi alih-alih melayani, birokrasi malah menjadi benalu perusak tubuh negara atau lintah pengisap darah rakyatnya sendiri.

Baca Juga: koran-sindo.com