Ketua Komisi VIII Tantang Mensos Benahi Carut Marut Data Kemiskinan
Rabu, 24 Juni 2020 - 12:32 WIB
loading...
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyoroti tentang carut marut data kemiskinan dalam pembukaan Rapat Kerja dengan Mensos Juliary P Batubara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyoroti tentang carut marut data kemiskinan dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliary P Batubara . Dia bahkan menantang Mensos untuk mengukir sejarah dengan membenahi data kemiskinan itu sebelum masa jabatannya berakhir.
“Kami sampaikan beberapa waktu lalu kami mengundang para kepala daerah wali kota, bupati termasuk yang terakhir dengan pak Sekjen (Sekretaris Jenderal) dengan Kemendes (Kementerian Desa), Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu dalam rangka kita ingin membangun legacy (peninggalan) pak menteri,” kata Yandri dalam Raker terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kemensos tahun 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Yandri menjelaskan di Komisi VIII DPR ada Panitia Kerja (Panja) Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan yang bisa bekerja sama dengan Kemensos dalam membenahi data kemiskinan ini. Sehingga, jika puluhan tahun sebelumnya data kemiskinan carut marut, di bawah kepemimpinan Mensos kali ini bisa membenahi data kemiskinan dengan tuntas dan itu akan dicatat oleh sejarah bangsa ini. (Baca juga: Mensos Sayangkan Kelambatan Daerah Perbarui Data Kemiskinan)
“Mungkin kita bisa sandingkan dengan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Pak Menteri. Saya dua periode di Komisi II menangani pemilu, setelah disisir oleh Dukcapil melalui e-KTP itu ada salah satu kabupaten di Jawa berkurang 2 juta penduduknya, bukan bertambah, karena dsisir by name by address. Nah kita berharap carut marut data kemsikinan yang ada di Indonesia itu bisa diselesaikan di periode Pak Menteri ini,” tutur Yandri.
Legislator Dapil Banten II ini yakin bahwa hal ini tidak terlalu sulit, semua data kemiskinan ini bisa dibenahi dan dipertanggung jawabkan nantinya. Dia mengungkap ini karena mendengar banyak masukan dari kepala-kepala desa di dapilnya saat reses kemarin. Karena hal ini bukan kesalahan Mensos, kepala daerah atau kades, bisa jadi kesalahan terjadi di tingkat fasilitator di bawahnya. (Baca juga: Angka Kemiskinan Diprediksi Capai 12%, Pemerintah Antisipasi Kelompok Miskin Baru)
Yang jelas, Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan Komisi VIII DPR siap membantu Mensos mengukir sejarah dalam pembenahan data kemiskinan ini dengan menyandingkan data yang ada dengan data Dukcapil. “Fokus aja Pak, sehingga nanti mungkin 2021, 2022 sudah keliatan Pak Menteri arah perbaikan itu. Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top Pak. Semua orang mengakui bahwa data kemsikinan itu clear dan clean,” ucapnya.
Dia juga berharap pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Kemensos, sebagai sumber data utama kemiskinan. ”Kalau nggak akan simpang siur. Karena itu, melalui rapat kerja ini kami mengapresiasi kerja keras Pak Menteri beserta seluruh jajaran tanpa kenal lelah siang malam menangani pandemi Covid-19 ini, walaupun ada beberapa kelemahan tapi kita yakin kelemahan itu bisa kta selesaikan dengan baik,” harapnya.
“Kami sampaikan beberapa waktu lalu kami mengundang para kepala daerah wali kota, bupati termasuk yang terakhir dengan pak Sekjen (Sekretaris Jenderal) dengan Kemendes (Kementerian Desa), Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu dalam rangka kita ingin membangun legacy (peninggalan) pak menteri,” kata Yandri dalam Raker terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kemensos tahun 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Yandri menjelaskan di Komisi VIII DPR ada Panitia Kerja (Panja) Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan yang bisa bekerja sama dengan Kemensos dalam membenahi data kemiskinan ini. Sehingga, jika puluhan tahun sebelumnya data kemiskinan carut marut, di bawah kepemimpinan Mensos kali ini bisa membenahi data kemiskinan dengan tuntas dan itu akan dicatat oleh sejarah bangsa ini. (Baca juga: Mensos Sayangkan Kelambatan Daerah Perbarui Data Kemiskinan)
“Mungkin kita bisa sandingkan dengan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Pak Menteri. Saya dua periode di Komisi II menangani pemilu, setelah disisir oleh Dukcapil melalui e-KTP itu ada salah satu kabupaten di Jawa berkurang 2 juta penduduknya, bukan bertambah, karena dsisir by name by address. Nah kita berharap carut marut data kemsikinan yang ada di Indonesia itu bisa diselesaikan di periode Pak Menteri ini,” tutur Yandri.
Legislator Dapil Banten II ini yakin bahwa hal ini tidak terlalu sulit, semua data kemiskinan ini bisa dibenahi dan dipertanggung jawabkan nantinya. Dia mengungkap ini karena mendengar banyak masukan dari kepala-kepala desa di dapilnya saat reses kemarin. Karena hal ini bukan kesalahan Mensos, kepala daerah atau kades, bisa jadi kesalahan terjadi di tingkat fasilitator di bawahnya. (Baca juga: Angka Kemiskinan Diprediksi Capai 12%, Pemerintah Antisipasi Kelompok Miskin Baru)
Yang jelas, Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan Komisi VIII DPR siap membantu Mensos mengukir sejarah dalam pembenahan data kemiskinan ini dengan menyandingkan data yang ada dengan data Dukcapil. “Fokus aja Pak, sehingga nanti mungkin 2021, 2022 sudah keliatan Pak Menteri arah perbaikan itu. Kalau sampai 2023 sudah selesai, wah itu top Pak. Semua orang mengakui bahwa data kemsikinan itu clear dan clean,” ucapnya.
Dia juga berharap pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Kemensos, sebagai sumber data utama kemiskinan. ”Kalau nggak akan simpang siur. Karena itu, melalui rapat kerja ini kami mengapresiasi kerja keras Pak Menteri beserta seluruh jajaran tanpa kenal lelah siang malam menangani pandemi Covid-19 ini, walaupun ada beberapa kelemahan tapi kita yakin kelemahan itu bisa kta selesaikan dengan baik,” harapnya.
(cip)
Lihat Juga :
