Angka Kemiskinan Diprediksi Capai 12%, Pemerintah Antisipasi Kelompok Miskin Baru

JAKARTA - Salah satu dampak adanya pandemi COVID-19 adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan diprediksi angka kemiskinan bisa mencapai 12%.

“Ada beberapa lembaga survei yang menyatakan menjadi 10% sekian. Ada bahkan yang agak ekstrem menjadi 12%. jadi saya kira saat ini kami sampaikan bahwa kami belum bisa memberikan angka pasti karena ini masih berjalan. Ya kami antisipasi akan meningkat jumlahnya,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sata konfrensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Dia mengatakan masih terus mendata jumlah angka miskin baru. Namun, dia memastikan bahwa pemerinta akan melakukan antipasi terhadap tambahan angka kemiskinan tersebut.

“Ya kami memang saat ini masih mendata, karena memang program-program jaring pengaman sosial masih on going. Tapi tentunya kami mengantisipasi jumlah keluarga miskin pasca COVID-19 kemungkinan bertambah,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kenaikan angka kemiskinan kembali ke dua digit masih perkiraan. Sementara angka kemiskinan terakhir masih di bawah angka dua digit yakni 9,2%.

“Itu kan perkiraan. Sedangkan sekarang kita bicara yang nyata. Bagaimana caranya? Kita sedang dalam proses menghimpun data-data langsung dari bawah melalui RT/RW untuk kita himpun dan kita olah menjadi bagian dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial),” ujarnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa data non DTKS ini merupakan warga yang sebelumnya tidak miskin tapi menjadi miskin karena adanya COVID-19. Dia menyebutnya sebagai miskin kagetan.

“Data non DTKS, data yang dihimpun dari bawah melalui RT/RW, kemudian tingkat desa melalui musyawarah desa, lalu dinaikkan ke Kabupaten/ Kota. Kemudian dikirim ke Kemensos. Yang tadi Mensos sampaikan sekarang yang masuk baru 70% dari total. Memang kita sedang himpun data riil kemiskinan di luar DTKS,” paparnya.

Dia menambahkan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kelompok miskin baru harus mendapat perhatian dan diutamakan. “Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data dan kemudian baru dipastikan mereka harus mendapatkan bantuan,” pungkasnya.