Kontinuitas IKN, Momentum Penguasa Berbenah

Para pemimpin partai ini perlu lebih serius menyiapkan kader dengan memperluas kolam talenta (pool of talent) mereka. Terlalu fokus pada trah tertentu akan menyulitkan diri partai itu sendiri.

Reformasi Meritokratik dan Kolaboratif
Publik tentu mengapresiasi sikap reformatif PDIP, sebagai partai penguasa, menolak tegas perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal pemilu. Nah, IKN meningkatkan urgensi penguasa arena politik Indonesia tersebut untuk mereformasi dirinya secara lebih fundamental. PDIP perlu bertransformasi dari situasi dinastik menjadi lebih meritokratik dan kolaboratif.

Bukan hanya loyalitas, kualitas kader atau talenta partai juga perlu dinilai dari aspek-aspek yang lebih substantif. Dengan sistem partai yang meritokratik, siapa pun, dari latar mana pun, perlu diberi kesempatan untuk memimpin partai ini. Tentu, dengan syarat mereka berkinerja bagus, berkapasitas politik mumpuni, dan loyal terhadap kepentingan nasional,wabil-khususmau mengawal kebijakan pembangunan IKN hingga selesai.

Di sisi lain, parpol berkuasa juga perlu membuka diri untuk aktif berkolaborasi dengan aktor-aktor non-partai. Kerja sama dengan universitas dan lembaga riset, dikomandoi Megawati Institute, misalnya, perlu lebih digiatkan untuk menelurkan masukan-masukan berkualitas bagi pemerintah. Kerja sama dengan organsisasi masyarakat. Dengan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai contoh, PDIP dapat menyusun peta-jalan kehidupan beragama di IKN. Lagipula, telah banyak kepala daerah dari partai ini yang nyatanya juga kader NU.

Besarnya potensi PDIP memimpin Indonesia dalam jangka panjang akan menjadi hal aneh (peculiar) dan menantang demokrasi kita khususnya era Reformasi. Hal ini akan menantang pendapat umum bahwa dua periode adalah cukup untuk sebuah kelompok memimpin negeri ini. Namun, sepanjang penguasa memiliki kepemilikan terhadap sebuah kebijakan, keberlanjutannya akan relatif terjamin. Implementasi IKN akan membutuhkan komitmen sekaligus atmosfer politik yang stabil.

Terlepas dari pro dan kontranya, sebagai sebuah kebijakan publik, implementasi IKN akan relatif terjamin kontinuitasnya jika PDIP memimpin dan mengawalnya hingga rampung. Tetapi, jika partai penguasa ini tak berbenah, akan sia-sia belaka momentum ini dan IKN pun bisa segera jadi sejarah, bahkan sebelum ia dibangun. (*)