Benarkah DPR Tolak Pindah ke IKN? Begini Penjelasan Pimpinan Baleg
Selasa, 19 Maret 2024 - 14:18 WIB
loading...
Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyangkal tidak mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pria yang akrab disapa Awiek ini pun memberikan penjelasan terkait usulannya agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislatif atau parlemen.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) saat memimpin rapat Panja membahas RUU DKJ bersama perwakilan pemerintah, Senin (18/3/2024). “Bukan tidak mau pindah. Jadi untuk tetap menjaga kesinambungan kesejarahan Jakarta sebagai ibu kota, salah satu aktivitas pemerintah pusat itu harus tetap ada di Jakarta, artinya begini parlemen itu bisa berkantor dua,” kata Awiek kepada SINDOnews, Selasa (19/3/2024).
Dia menjelaskan, untuk waktu-waktu tertentu bisa beraktivitas di IKN, tetapi dapat juga beraktivitas di Jakarta. “Maksudnya seperti itu, supaya kesejarahan tidak hilang,” tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Baca juga: Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Pemerintah Saja di IKN
Namun, usulan tersebut ditolak pemerintah. Baleg DPR, DPD, dan pemerintah telah menyepakati membawa hasil Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke rapat Paripurna DPR terdekat.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) saat memimpin rapat Panja membahas RUU DKJ bersama perwakilan pemerintah, Senin (18/3/2024). “Bukan tidak mau pindah. Jadi untuk tetap menjaga kesinambungan kesejarahan Jakarta sebagai ibu kota, salah satu aktivitas pemerintah pusat itu harus tetap ada di Jakarta, artinya begini parlemen itu bisa berkantor dua,” kata Awiek kepada SINDOnews, Selasa (19/3/2024).
Dia menjelaskan, untuk waktu-waktu tertentu bisa beraktivitas di IKN, tetapi dapat juga beraktivitas di Jakarta. “Maksudnya seperti itu, supaya kesejarahan tidak hilang,” tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Baca juga: Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Pemerintah Saja di IKN
Namun, usulan tersebut ditolak pemerintah. Baleg DPR, DPD, dan pemerintah telah menyepakati membawa hasil Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke rapat Paripurna DPR terdekat.
Lihat Juga :
