Formappi: Penundaan Pembahasan RUU HIP Harusnya Dibarengi RUU Cipta Kerja
Jum'at, 19 Juni 2020 - 08:00 WIB
loading...
A
A
A
Lucius berpandangan sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR mestinya mengkritik keputusan pemerintah ini. Mereka tak seharusnya menjadi tameng dari segala kebijakan pemerintah. Citra DPR tak seharusnya menjadi buruk karena menanggung sekaligus tanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan DPR sendiri.
Dalam hal ini, kata Lucius, DPR harus memaksa pemerintah untuk konsisten. Jika alasan pandemi dipakai untuk menunda pembahasan RUU HIP, maka mestinya pembahasan RUU Cipta Kerja juga harus ditunda.
"Begitu juga soal alasan kontroversi di tengah masyarakat. Kedua RUU ini sama-sama memunculkan kontroversi sehingga seharusnya tak mendesak untuk dibahas terus di masa Pandemi ini," ucapnya. (Baca juga: Penundaan RUU HIP, Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah)
Sebaliknya, sambung dia, jika DPR begitu saja menerima keputusan pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU HIP maka DPR seperti kehilangan wibawa. "DPR tak berdaya dengan pemerintah atau mungkin benar anggapan sebagian orang bahwa DPR sekarang cenderung menjadi seperti "tukang stempel pemerintah," tukasnya.
Dalam hal ini, kata Lucius, DPR harus memaksa pemerintah untuk konsisten. Jika alasan pandemi dipakai untuk menunda pembahasan RUU HIP, maka mestinya pembahasan RUU Cipta Kerja juga harus ditunda.
"Begitu juga soal alasan kontroversi di tengah masyarakat. Kedua RUU ini sama-sama memunculkan kontroversi sehingga seharusnya tak mendesak untuk dibahas terus di masa Pandemi ini," ucapnya. (Baca juga: Penundaan RUU HIP, Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah)
Sebaliknya, sambung dia, jika DPR begitu saja menerima keputusan pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU HIP maka DPR seperti kehilangan wibawa. "DPR tak berdaya dengan pemerintah atau mungkin benar anggapan sebagian orang bahwa DPR sekarang cenderung menjadi seperti "tukang stempel pemerintah," tukasnya.
(kri)
Lihat Juga :
