Kualitas Pilkada Jangan Ditawar dengan Motif Ekonomi
Selasa, 16 Juni 2020 - 16:17 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tahapan awal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah dimulai pada 15 Juni setelah tertunda hampir tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan kontestasi itu dinilai masih sangat dipaksakan.
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menganggap penyelenggaraan itu makin berpotensi menyebabkan kualitas pilkada menurun. Terlebih lagi, ada kesan memanfaatkan agenda itu untuk menumbuhkan sektor ekonomi.
“Kualitas pilkada jangan diobral. Ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai gara-gara memaksakan, akhirnya malah mengesampingkan pentingnya kualitas penyelenggaraan pilkada yang baik,” kata Hadar dalam diskusi daring, Selasa (16/6/2020).
(Baca: Petahana Dilarang Mutasi Pejabat dan Tunggangi Bansos Covid-19)
Eks anggota KPU itu menyayangkan begitu ngotot-nya pemerintah untuk menggelar pilkada pada Desember mendatang. Padahal dari sisi kesiapan alat pelindung diri (APD) belum sepenuhnya tersedia bagi penyelenggara pemilu di daerah.
“Kalau tahapan pilkada itu tidak disiapkan dengan baik tanpa mempertimbangkan kehati-hatian dengan protokol kesehatan, bisa jadi wabah Covid-19 akan berjalan terus dan muncul klaster baru atau gelombang kedua,” imbuh dia.
Menurut Hadar, karena pandemi ini maka kampanye yang dilakukan nanti hanya ala kadarnya. Begitu juga antusiasme masyarakat memilih calon juga hanya sekedarnya.
Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menganggap penyelenggaraan itu makin berpotensi menyebabkan kualitas pilkada menurun. Terlebih lagi, ada kesan memanfaatkan agenda itu untuk menumbuhkan sektor ekonomi.
“Kualitas pilkada jangan diobral. Ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai gara-gara memaksakan, akhirnya malah mengesampingkan pentingnya kualitas penyelenggaraan pilkada yang baik,” kata Hadar dalam diskusi daring, Selasa (16/6/2020).
(Baca: Petahana Dilarang Mutasi Pejabat dan Tunggangi Bansos Covid-19)
Eks anggota KPU itu menyayangkan begitu ngotot-nya pemerintah untuk menggelar pilkada pada Desember mendatang. Padahal dari sisi kesiapan alat pelindung diri (APD) belum sepenuhnya tersedia bagi penyelenggara pemilu di daerah.
“Kalau tahapan pilkada itu tidak disiapkan dengan baik tanpa mempertimbangkan kehati-hatian dengan protokol kesehatan, bisa jadi wabah Covid-19 akan berjalan terus dan muncul klaster baru atau gelombang kedua,” imbuh dia.
Menurut Hadar, karena pandemi ini maka kampanye yang dilakukan nanti hanya ala kadarnya. Begitu juga antusiasme masyarakat memilih calon juga hanya sekedarnya.
Lihat Juga :
