HNW Nilai Kriteria Penceramah Radikal yang Dirilis BNPT Tendensius
Jum'at, 11 Maret 2022 - 08:50 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi kriteria-kriteria penceramah yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi kriteria-kriteria penceramah yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) . Menurutnya, tendensius dan membiarkan radikalisme yang lain atau malah menambah kegaduhan dan tak selesaikan masalah dan akar masalah dari radikalisme.
Karenanya, HNW mendukung sikap Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para aktivis HAM yang mengkritik kriteria penceramah radikal oleh BNPT yang hanya menyasar kelompok penceramah beragama Islam. Lantas, tidak menyentuh radikalisme lain yang juga terjadi di wilayah NKRI dalam bentuk komunisme, atheisme, maupun separatisme yang bertentangan dengan Pancasila dan dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Baca juga: KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Nama Penceramah Radikal
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 09 Maret 2022 - 11:33 WIB oleh Raka Dwi Novianto dengan judul "KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Nama Penceramah Radikal". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/707275/14/ksp-tegaskan-pemerintah-tak-pernah-rilis-daftar-nama-penceramah-radikal-1646798580
Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.
- Android: https://sin.do/u/android
- iOS: https://sin.do/u/ios
“Kriteria-kriteria mengatasi radikalisme itu mestinya sesuai dengan Pancasila yang final pada 18 Agustus 1945, dan UUD NRI yang mengakui dan menghormati agama, persatuan Indonesia, dan hak asasi manusia (HAM),” ujar Hidayat dalam keterangannya dikutip Jumat (11/3/2022).
Karenanya, HNW mendukung sikap Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para aktivis HAM yang mengkritik kriteria penceramah radikal oleh BNPT yang hanya menyasar kelompok penceramah beragama Islam. Lantas, tidak menyentuh radikalisme lain yang juga terjadi di wilayah NKRI dalam bentuk komunisme, atheisme, maupun separatisme yang bertentangan dengan Pancasila dan dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Baca juga: KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Nama Penceramah Radikal
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 09 Maret 2022 - 11:33 WIB oleh Raka Dwi Novianto dengan judul "KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Nama Penceramah Radikal". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/707275/14/ksp-tegaskan-pemerintah-tak-pernah-rilis-daftar-nama-penceramah-radikal-1646798580
Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.
- Android: https://sin.do/u/android
- iOS: https://sin.do/u/ios
“Kriteria-kriteria mengatasi radikalisme itu mestinya sesuai dengan Pancasila yang final pada 18 Agustus 1945, dan UUD NRI yang mengakui dan menghormati agama, persatuan Indonesia, dan hak asasi manusia (HAM),” ujar Hidayat dalam keterangannya dikutip Jumat (11/3/2022).
Lihat Juga :
