Kritik Erick Thohir, Adian Napitupulu Ditantang Buka Data

Senin, 15 Juni 2020 - 10:45 WIB
loading...
Kritik Erick Thohir,...
Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), Akhrom menilai ucapan Anggota Komisi I DPR, Adian Napitulu tentang utang BUMN mencapai Rp5.600 triliun menyesatkan. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi), Akhrom menilai ucapan Anggota Komisi I DPR, Adian Napitulu tentang utang BUMN mencapai Rp5.600 triliun menyesatkan.

“Sebagai anggota DPR RI, kita bisa meyakini Adian bisa mengakses data yang valid tapi sebagai sebuah tulisan harusnya beliau mencantumkan sumber datanya dari mana?” ujar Akhrom dalam siaran persnya, Minggu (14/6/2020). (Baca juga: Andre Rosiade Pertanyakan Maksud Kritikan Adian Napitulu ke Erick Thohir)

Sebelumnya, Adian Napitupulu menyebutkan utang BUMN mencapai Rp5.600 triliun jumlah itu dinilai lebih besar dibandingkan utang Malaysia. Usai Adian mengatakan demikian, Akhrom menelusuri jejaring pemberitaan di Indonesia. Hasilnya tak ada satupun berita yang menyebutkan utang Indonesia sebesar nominal yang disebutkan Adian.

Selain itu ia merujuk data dari kementerian BUMN, total utang BUMN mencapai Rp1.600 triliun atau setara dengan USD98 miliar pada kuartal ke III/2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 15% dari tahun sebelumnya.

Tapi utang itu bukan tanggung jawab menteri yang sekarang. Sebab Erick Thohir yang diketahui sebagai Menteri BUMN belum genap menjabat setahun.

Lain halnya dengan data dari Bank Indonesia (BI) yang mencatat total utang BUMN RI pada Maret 2020 mencapai USD55,4 miliar, jika meggunakan kurs referensi BI (JISDOR) hari ini di level Rp14.909/USD maka nilai utang BUMN setara dengan Rp825,97 triliun.

Selain kurang validnya tulisan Adian tentang utang BUMN, Akhrom juga menyikapi tulisan Adian tentang membandingkan utang BUMN dengan sebuah negara. Menurutnya, besarnya utang luar negeri sebuah negara diukur dengan rasio pada PDB negara tersebut. Rasio itu dapat dibandingkan dengan negara lainnya.

Seperti, pada akhir tahun 2019 rasio utang luar negeri Indonesia sebesar 29,8% dari produk domestik bruto (PDB).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
BUMN Mulai Pangkas Anak...
BUMN Mulai Pangkas Anak Usaha, dari Pupuk Indonesia sampai PLN
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
10 Perusahaan Diduga...
10 Perusahaan Diduga Manipulasi Nilai Ekspor Sawit, Gapki Buka Suara
Rekomendasi
Soroti Pelemahan Rupiah,...
Soroti Pelemahan Rupiah, BADKO HMI Jatim Dorong Evaluasi Kebijakan Moneter
PLN EPI Targetkan Pengembangan...
PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
Tak Suka Film Horor,...
Tak Suka Film Horor, Rano Karno Nonton 'Ghost in the Cell' karena Dibujuk Istri
Berita Terkini
Vesak Festival 2026,...
Vesak Festival 2026, Stafsus Menag Doakan Presiden Prabowo Diberi Kekuatan Memimpin Bangsa
Relawan Sebut Prabowo...
Relawan Sebut Prabowo Sedang Memimpin Perang Besar Melawan Mafia Ekonomi dan SDA
Ajakan Tobat Ekologis...
Ajakan Tobat Ekologis Menteri Jumhur Sangat Tepat dan Relevan
KPK Sebut Penerimaan...
KPK Sebut Penerimaan Murid Baru Masih Dibayangi Pungli
Ditetapkan Tersangka...
Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Bupati Cilacap Syamsul Ajukan Praperadilan
Langkah Berani Kejagung...
Langkah Berani Kejagung Sentuh Korupsi MBG Jadi Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
Infografis
15 PTN Masih Buka Jalur...
15 PTN Masih Buka Jalur Mandiri 2025, Kesempatan Kedua yang Gagal SNBT
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved