Raker dengan Banggar DPR, Menko Polkam Usul Tambahan Anggaran Rp3 Triliun
loading...
Meko Polkam Budi Gunawan menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk menjalankan program yang telah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir dalam rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, saat ini di Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian dan lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan.
“Selain itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat (dumas) yang jumlahnya di Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan saat Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir dalam rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, saat ini di Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian dan lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan.
“Selain itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat (dumas) yang jumlahnya di Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
Explore More