Cegah Penyimpangan di Internal, Ary Ginanjar Apresiasi Kemendari

Menurut Tito, cara pertama mengubah sistem adalah dengan adanya teknologi yang saat ini formasinya menggunakan keterbukaan yang ada.

"Keterbukaan jangan menjadi musuh, tapi justru kita buat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik," jelasnya.

"Kita sudah dibuat sistem seperti misalnya SIPD sistem informasi pemerintahan daerah di mana membuat keuangan daerah daerah lebih terbuka," sambungnya.

Dari sudut pandang Mendagri, keterbukaan tersebut sudah banyak sekali terobosan yang dimanfaatkan.
"Saya akui bahwa Dukcapil paling banyak terobosannya. Dukcapil yang membuatnya lebih terbuka karena sudah satu database," tuturnya.

"Bahkan mengurus perpanjang KTP, di mana dulu orang harus balik dulu KTP-nya dari Aceh kembali ke Aceh. Sekarang mereka bisa mencetak di mana saja dan itu luar biasa," lanjutnya.

Tito menjelaskan, jika teknologi informasi telah membuat dunia menjadi lebih kecil dan lebih terbuka. Menurutnya, persepsi publik sudah mulai banyak dipengaruhi oleh sosial media, semua informasi yang berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik oleh pemerintah termasuk Kemendagri dan BNPP dengan cepat bisa naik ke publik, dengan cepat mereka bisa memotong jalur birokrasi.

"Bagi siapa yang masih mempertahankan kultur lama itu adalah hal yang buruk. Yang paling buruk adalah ketika praktik-praktik yang melanggar hukum. Tapi karena berlangsung bertahun-tahun, sehingga akhirnya yang salah dianggap benar," tutup Mendagri.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh Mendagri Tito Karnavian, para eselon I Kemendagri dan BNPPP terkait internalisasi ber-AKHLAK di setiap komponen.

Guna memberi pemahaman kepada para peserta, acara ini menghadirkan dua narasumber yakni Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, serta Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Selain itu, Mendagri juga bertindak pembicara kunci.

Diketahui kegiatan tersebut dihadiri oleh 12.000 orang peserta yang tergabung secara luring maupun daring melalui kanal Zoom Meeting. Mereka terdiri dari para ASN Kemendagri, BNPP, termasuk Sekjen pemerintah daerah se-Indonesia.