Kisruh Harga Pangan yang Selalu Berulang

Soal tata niaga, produksi dan distribusi sering kali menjadi kambing hitamnya. Solusinya pun instan saja, seperti operasi pasar. Padahal, operasi pasar itu sesungguhnya bukan solusi fundamental karena jika diibaratkan hanya sebagai pemadam kebakaran. Bertindak apabila ada api yang harus dipadamkan. Justru, yang dibutuhkan adalah solusi jangka panjang yanag terintegrasi dari semua pemangku kepentingan.

Masalah kenaikan harga pangan yang lainnya juga tidak mustahil bakal terjadi pada beberapa pekan mendatang. Apalagi tidak kurang dari 40 hari ke depan umat Muslim di Tanah Air akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Momen ini biasanya diikuti naiknya harga-harga kebutuhan pokok karena melonjaknya permintaan.

Lalu bagaimana agar persoalan harga komoditas pangan tidak selalu berulang? Ini penting agar masyarakat tak lagi was-was dan khawatir bahan pangan melonjak tiba-tiba.

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki perangkat institusi untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan dan ketersediannya. Untuk kedelai misalnya, ada Kementerian Pertanian di sisi hulu alias produksi, kemudian Kementerian Perdagangan yang mengurusi tata niaganya. Sementara untuk produk minyak goreng, ada sisi midstream yakni industri pengolahan yang kewenangannta ada di Kementerian Perindustrian.

Instansi-instansi tersebut sudah barang tentu punya mekanisme masing-masing dalam menjalanjan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana mekanisme masing-masing berjalan agar bisa memastikan ketersediaan komoditas yang dimaksud dengan harga normal dan tak bergejolak.

Pemerintah juga semestinya bisa memitigasi agar pergerakan harga barang kebutuhan pokok masyarakat bisa terkendali. Mitigasi yang dimaksud mulai dari perhitungan suplai dan demand yang tepat, neraca masing-masing komoditas/produk.