Nilai-nilai Kebangsaan Penting Ditanamkan lewat Proses Pendidikan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan yang harus menjadi landasan dalam setiap langkah anak bangsa. Keempatnya adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keempatnya harus menjadi landasan setiap langkah anak bangsa untuk bersatu, berbenah dalam menghadapi masuknya ideologi dari luar," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peran Nilai dan Revolusi Mental menuju Indonesia 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/2/2022).

Pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan bisa menjadi bahan untuk berbenah dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini ditanamkan lewat proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia.



Rerie menilai berbagai macam forum bisa dikembangkan untuk mengkaji nilai-nilai tersebut. Harapannya, kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bangsa Indonesia mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita bangsa.

Aktivis kemanusiaan, Alissa Wahid mengungkapkan, dirinya bersama Nenilai (gerakan kerja sama para pakar dan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk memajukan Indonesia) melakukan inisiatif memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat lewat survei online dengan 50.000 responden di Tanah Air yang dilakukan pada Juli-Desember 2020. Survei Nenilai itu, ungkap Alissa, ditujukan untuk asesmen nilai apa saja yang ada di masyarakat Indonesia terkait nilai-nilai pribadi, nilai yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai yang diharapkan.

Hasil survei menunjukkan bahwa bertanggung jawab, adil, dapat dipercaya, hidup sederhana, menghormati orang tua, dan kejujuran menjadi nilai-nilai pribadi para responden. Namun, ujarnya, nilai yang berlaku di masyarakat menurut para responden antara lain birokratis, aturan berbelit-belit, dan korupsi.

Baca juga: Ormas Islam dan Keagamaan Dukung Perppu Larangan Ideologi Selain Pancasila

Menurut Alissa, antara nilai pribadi dan nilai yang ada di masyarakat sangat bertolak belakang, sehingga terjadi entropi budaya di Indonesia dengan nilai 42%, yang berpotensi menghambat proses pembangunan anak bangsa. Alissa berpendapat, bangsa Indonesia harus segera melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan bangsa ini.

Guru Besar Ilmu Filsafat UPH, Fransisco Budi Hardiman berpendapat apa yang terjadi pada abad ke-20 merupakan prestasi besar dari liberalisme dan kapitalisme yang mampu mengglobalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fransisco mendiagnosa, Indonesia saat ini sedang sakit, karena banyak mengalami gesekan-gesekan di tiga sektor, yaitu agama dan religi, hukum dan politik, serta komunikasi dan digital.

Kebebasan berkomunikasi tanpa dibarengi rasa tanggung jawab dan keadaban publik, menurut Fransisco, berpotensi memecah belah bangsa. Untuk mengatasi dampak sejumlah gesekan tersebut, menurut dia, perlu penguatan sistem dan peran ideologi Pancasila lewat dialog restoratif untuk menegaskan komitmen kebangsaan kita.