Nilai-nilai Kebangsaan Penting Ditanamkan lewat Proses Pendidikan
Rabu, 02 Februari 2022 - 20:23 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan yang harus menjadi landasan dalam setiap langkah anak bangsa. Keempatnya adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keempatnya harus menjadi landasan setiap langkah anak bangsa untuk bersatu, berbenah dalam menghadapi masuknya ideologi dari luar," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peran Nilai dan Revolusi Mental menuju Indonesia 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/2/2022).
Pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan bisa menjadi bahan untuk berbenah dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini ditanamkan lewat proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia.
Rerie menilai berbagai macam forum bisa dikembangkan untuk mengkaji nilai-nilai tersebut. Harapannya, kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bangsa Indonesia mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita bangsa.
Aktivis kemanusiaan, Alissa Wahid mengungkapkan, dirinya bersama Nenilai (gerakan kerja sama para pakar dan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk memajukan Indonesia) melakukan inisiatif memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat lewat survei online dengan 50.000 responden di Tanah Air yang dilakukan pada Juli-Desember 2020. Survei Nenilai itu, ungkap Alissa, ditujukan untuk asesmen nilai apa saja yang ada di masyarakat Indonesia terkait nilai-nilai pribadi, nilai yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai yang diharapkan.
Hasil survei menunjukkan bahwa bertanggung jawab, adil, dapat dipercaya, hidup sederhana, menghormati orang tua, dan kejujuran menjadi nilai-nilai pribadi para responden. Namun, ujarnya, nilai yang berlaku di masyarakat menurut para responden antara lain birokratis, aturan berbelit-belit, dan korupsi.
Baca juga: Ormas Islam dan Keagamaan Dukung Perppu Larangan Ideologi Selain Pancasila
Menurut Alissa, antara nilai pribadi dan nilai yang ada di masyarakat sangat bertolak belakang, sehingga terjadi entropi budaya di Indonesia dengan nilai 42%, yang berpotensi menghambat proses pembangunan anak bangsa. Alissa berpendapat, bangsa Indonesia harus segera melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan bangsa ini.
Guru Besar Ilmu Filsafat UPH, Fransisco Budi Hardiman berpendapat apa yang terjadi pada abad ke-20 merupakan prestasi besar dari liberalisme dan kapitalisme yang mampu mengglobalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fransisco mendiagnosa, Indonesia saat ini sedang sakit, karena banyak mengalami gesekan-gesekan di tiga sektor, yaitu agama dan religi, hukum dan politik, serta komunikasi dan digital.
Kebebasan berkomunikasi tanpa dibarengi rasa tanggung jawab dan keadaban publik, menurut Fransisco, berpotensi memecah belah bangsa. Untuk mengatasi dampak sejumlah gesekan tersebut, menurut dia, perlu penguatan sistem dan peran ideologi Pancasila lewat dialog restoratif untuk menegaskan komitmen kebangsaan kita.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komaruddin Hidayat berpendapat, nilai-nilai sangat dipengaruhi oleh domain masyarakat, negara, government, dan lembaga demokrasi. Indonesia, menurut Komaruddin, memiliki aset nilai-nilai luhur yang kaya. Namun, masyarakat Indonesia ketika berbicara kebhinekaan tetap masih berada pada posisinya masing-masing sesuai suku, etnis, dan agama.
Sementara, tambah Komaruddin, partai politik negeri ini masih sangat tergantung pada kekuatan uang. "Betulkah lembaga-lembaga politik masih commited terhadap nilai-nilai untuk mewakili rakyat? Sementara untuk menjadi wakil rakyat para politisi membeli suara rakyat," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengungkapkan sejumlah hambatan untuk melakukan revolusi mental. Antara lain adanya krisis, pandemi, dan korupsi dalam penyelenggaraan negara.
"Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita, perlu penguatan etos kerja dan budaya gotong-royong yang merupakan sari pati dari ideologi Pancasila bagi masyarakat," katanya.
Penguatan nilai-nilai untuk mewujudkan revolusi mental, kata Muhadjir, harus dilakukan pada setiap tahapan usia. Namun, karena upaya revolusi mental bangsa Indonesia sangat bergantung pada banyak aspek, Muhadjir mengaku pesimistis bisa berjalan sesuai harapan.
Jurnalis senior, Saur Hutabarat mengatakan, temuan hasil survei Nenilai yang memperlihatkan adanya gap antara nilai pribadi para responden dan nilai-nilai yang diharapkan adalah hasil dari berpikir jangka pendek para pemangku kepentingan yang menyebabkan runtuhnya demokrasi dan integritas, serta maraknya praktik jalan pintas.
"Apakah revolusi mental mampu mengubah cara berpikir jangka pendek menjadi berpikir jangka panjang, sehingga bisa direalisasikan mikro evolusi mental. Perlu evolusi mental di level mikro," katanya.
"Keempatnya harus menjadi landasan setiap langkah anak bangsa untuk bersatu, berbenah dalam menghadapi masuknya ideologi dari luar," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peran Nilai dan Revolusi Mental menuju Indonesia 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/2/2022).
Pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan bisa menjadi bahan untuk berbenah dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini ditanamkan lewat proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia.
Rerie menilai berbagai macam forum bisa dikembangkan untuk mengkaji nilai-nilai tersebut. Harapannya, kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bangsa Indonesia mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita bangsa.
Aktivis kemanusiaan, Alissa Wahid mengungkapkan, dirinya bersama Nenilai (gerakan kerja sama para pakar dan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk memajukan Indonesia) melakukan inisiatif memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat lewat survei online dengan 50.000 responden di Tanah Air yang dilakukan pada Juli-Desember 2020. Survei Nenilai itu, ungkap Alissa, ditujukan untuk asesmen nilai apa saja yang ada di masyarakat Indonesia terkait nilai-nilai pribadi, nilai yang berlaku di masyarakat, dan nilai-nilai yang diharapkan.
Hasil survei menunjukkan bahwa bertanggung jawab, adil, dapat dipercaya, hidup sederhana, menghormati orang tua, dan kejujuran menjadi nilai-nilai pribadi para responden. Namun, ujarnya, nilai yang berlaku di masyarakat menurut para responden antara lain birokratis, aturan berbelit-belit, dan korupsi.
Baca juga: Ormas Islam dan Keagamaan Dukung Perppu Larangan Ideologi Selain Pancasila
Menurut Alissa, antara nilai pribadi dan nilai yang ada di masyarakat sangat bertolak belakang, sehingga terjadi entropi budaya di Indonesia dengan nilai 42%, yang berpotensi menghambat proses pembangunan anak bangsa. Alissa berpendapat, bangsa Indonesia harus segera melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan bangsa ini.
Guru Besar Ilmu Filsafat UPH, Fransisco Budi Hardiman berpendapat apa yang terjadi pada abad ke-20 merupakan prestasi besar dari liberalisme dan kapitalisme yang mampu mengglobalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fransisco mendiagnosa, Indonesia saat ini sedang sakit, karena banyak mengalami gesekan-gesekan di tiga sektor, yaitu agama dan religi, hukum dan politik, serta komunikasi dan digital.
Kebebasan berkomunikasi tanpa dibarengi rasa tanggung jawab dan keadaban publik, menurut Fransisco, berpotensi memecah belah bangsa. Untuk mengatasi dampak sejumlah gesekan tersebut, menurut dia, perlu penguatan sistem dan peran ideologi Pancasila lewat dialog restoratif untuk menegaskan komitmen kebangsaan kita.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Komaruddin Hidayat berpendapat, nilai-nilai sangat dipengaruhi oleh domain masyarakat, negara, government, dan lembaga demokrasi. Indonesia, menurut Komaruddin, memiliki aset nilai-nilai luhur yang kaya. Namun, masyarakat Indonesia ketika berbicara kebhinekaan tetap masih berada pada posisinya masing-masing sesuai suku, etnis, dan agama.
Sementara, tambah Komaruddin, partai politik negeri ini masih sangat tergantung pada kekuatan uang. "Betulkah lembaga-lembaga politik masih commited terhadap nilai-nilai untuk mewakili rakyat? Sementara untuk menjadi wakil rakyat para politisi membeli suara rakyat," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengungkapkan sejumlah hambatan untuk melakukan revolusi mental. Antara lain adanya krisis, pandemi, dan korupsi dalam penyelenggaraan negara.
"Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita, perlu penguatan etos kerja dan budaya gotong-royong yang merupakan sari pati dari ideologi Pancasila bagi masyarakat," katanya.
Penguatan nilai-nilai untuk mewujudkan revolusi mental, kata Muhadjir, harus dilakukan pada setiap tahapan usia. Namun, karena upaya revolusi mental bangsa Indonesia sangat bergantung pada banyak aspek, Muhadjir mengaku pesimistis bisa berjalan sesuai harapan.
Jurnalis senior, Saur Hutabarat mengatakan, temuan hasil survei Nenilai yang memperlihatkan adanya gap antara nilai pribadi para responden dan nilai-nilai yang diharapkan adalah hasil dari berpikir jangka pendek para pemangku kepentingan yang menyebabkan runtuhnya demokrasi dan integritas, serta maraknya praktik jalan pintas.
"Apakah revolusi mental mampu mengubah cara berpikir jangka pendek menjadi berpikir jangka panjang, sehingga bisa direalisasikan mikro evolusi mental. Perlu evolusi mental di level mikro," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
