Harapan dan Tantangan Pembangunan Daerah di 2022

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

Tahun 2021 telah berlalu dengan beragam cerita di dalamnya. Pandemi yang belum usai memberikan banyak pelajaran bagi kita untuk terus menjalani kehidupan meski di tengah tantangan dan hambatan. Kini, pintu perjalanan di 2022 telah terbuka dan siap menyambut semangat dan harapan baru di tengah gejolak pandemi yang juga belum berhenti.

Pemerintah berhasil menutup perjalanan 2021 dengan mencatatkan keberhasilan kinerja penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang positif sepanjang tahun. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa hingga 26 Desember 2021, total penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

Sejarah mencatat, pencapaian yang tidak mudah ini sebagai kali pertama target penerimaan pajak tercapai setelah 12 tahun berturut-turut gagal mencapai target alias shortfall. Keberhasilan penerimaan pajak mencapai target tidak lepas dari kinerja positif sejumlah kantor pelayanan pajak (KPP). Di sisi lain, tren penerimaan positif juga berhasil dicapai oleh Kepabeanan dan Cukai yang telah terealisasi sebesar Rp232,3 triliun atau sebesar 108,1% terhadap target pada APBN 2021, tumbuh 26,6% (yoy).

Berbagai capaian positif ekonomi di tahun 2021 kian membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun ini. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Data menunjukkan bahwa seiring dengan kondisi pandemi yang relatif terjaga dan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), untuk pertama kali, pada kuartal IV rata-rata mobilitas menunjukkan nilai positif, yaitu di angka 1,4.

Indikator konsumsi dan produksi terkini juga turut menunjukkan penguatan yang solid dan diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Meski pemulihan ekonomi global dan domestik terus berlanjut, volatilitas dan ketidakpastian masih cukup tinggi. Berbagai risiko seperti penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, percepatan tapering off AS, meningkatnya tekanan inflasi global, serta perlambatan ekonomi China masih perlu terus diperhatikan.

Tantangan Perekonomian Daerah
Geliat kinerja pembangunan ekonomi daerah di penghujung 2021 terus menunjukkan perbaikan. Sampai dengan akhir November 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,4 triliun, tumbuh 0,1% (yoy). Kinerja belanja negara konsisten membaik seiring akselerasi atas kebutuhan belanja di periode sebelumnya. Semangan kerja keras melalui belanja APBN juga didukung oleh kinerja program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Meski demikian, pada sisi fiskal daerah, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baru mencapai Rp711,0 triliun, atau 94,1% terhadap pagu APBN. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 99,6% disebabkan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat salur.

Pembangunan ekonomi Indonesia belum merata dengan masih banyaknya daerah yang masih tertinggal. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sejatinya akan selalu seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Selama ini, TKDD meningkat sebesar rata-rata 10,1% per tahun pada periode tahun 2011-2019 (Pre Covid-19). Porsi TKDD terhadap belanja negara rata-rata mencapai 34,0% dan rasionya terhadap PDB rata-rata mencapai 5,4%.

Akan tetapi, meningkatnya TKDD belum mampu mencegah ketimpangan pembangunan dan fiskal di Indonesia. Data juga menunjukkan bahwa ukuran realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.