G-20 Meniti Perubahan Dunia
loading...
A
A
A
Kini, melalui G-20, Indonesia mengajak dunia untuk memfokuskan kerja sama pemulihan pasca pandemi dan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif pasca pandemi.
G20 dan Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang
Indonesia merupakan negara Asia kelima setelah Arab Saudi, Jepang, China, dan Korea Selatan yang pernah memegang Presidensi G20. Selain itu, Indonesia menjadi salah satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, juga menetapkan ambisi besar untuk menyuarakan kepentingannya. Kepentingan tersebut meliputi penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, krisis iklim, digitalisasi ekonomi, dan perpajakan internasional.
Presidensi G20 oleh Indonesia semakin relevan karena merupakan bagian dari negara berkembang yang lebih terdampak oleh isu-isu tersebut, dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga, Indonesia dalam hal ini memiliki perhatian yang sama untuk menyuarakan pandangannya, seperti halnya negara berkembang yang lain perlu untuk didengarkan.
Salah satu prioritas utama yang disuarakan pada forum G20 kali ini adalah untuk mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata. Pada sisi pembiayaan pemulihan dan penanganan Covid-19, G20 akan berusaha mendorong melalui berbagai cara. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya paska pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.
Selanjutnya, agenda keuangan berkelanjutan juga akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing). Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.
Peran Indonesia pada G20 juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mempersempit disparitas ekonomi, mendorong pemerataan, meningkatkan literasi digital dan mengakselarasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keberhasilan Indonesia dalam melewati krisis selama pandemi merupakan modal utama bagi Indonesia untuk dapat menavigasi dukungan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang lainnya. Data BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali memasuki zona positif pada kuartal II/2021 sebesar 7,07% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut berhasil mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi, setelah empat kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, atau sejak kuartal II/2020. Meski demikian, pandemi belum juga usai dan masih menuai ketidakpastian ekonomi sehingga memerlukan kekuatan ekonomi yang tangguh dari setiap negara.
Di sisi lain, pertumbuhan ke depan tidak hanya harus tangguh, namun juga harus berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dapat memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Upaya untuk mencapai transisi yang lebih hijau dapat dilakukan melalui mobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Sebagian besar negara telah mengeluarkan stimulus fiskal untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial serta menghidupkan kembali perekonomian. Namun, untuk mencegah krisis di masa depan, stimulus fiskal juga harus diarahkan untuk mendukung ekonomi yang lebih hijau. Semoga.
G20 dan Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang
Indonesia merupakan negara Asia kelima setelah Arab Saudi, Jepang, China, dan Korea Selatan yang pernah memegang Presidensi G20. Selain itu, Indonesia menjadi salah satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, juga menetapkan ambisi besar untuk menyuarakan kepentingannya. Kepentingan tersebut meliputi penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, krisis iklim, digitalisasi ekonomi, dan perpajakan internasional.
Presidensi G20 oleh Indonesia semakin relevan karena merupakan bagian dari negara berkembang yang lebih terdampak oleh isu-isu tersebut, dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga, Indonesia dalam hal ini memiliki perhatian yang sama untuk menyuarakan pandangannya, seperti halnya negara berkembang yang lain perlu untuk didengarkan.
Salah satu prioritas utama yang disuarakan pada forum G20 kali ini adalah untuk mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata. Pada sisi pembiayaan pemulihan dan penanganan Covid-19, G20 akan berusaha mendorong melalui berbagai cara. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya paska pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.
Selanjutnya, agenda keuangan berkelanjutan juga akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing). Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.
Peran Indonesia pada G20 juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mempersempit disparitas ekonomi, mendorong pemerataan, meningkatkan literasi digital dan mengakselarasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keberhasilan Indonesia dalam melewati krisis selama pandemi merupakan modal utama bagi Indonesia untuk dapat menavigasi dukungan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang lainnya. Data BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali memasuki zona positif pada kuartal II/2021 sebesar 7,07% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut berhasil mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi, setelah empat kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, atau sejak kuartal II/2020. Meski demikian, pandemi belum juga usai dan masih menuai ketidakpastian ekonomi sehingga memerlukan kekuatan ekonomi yang tangguh dari setiap negara.
Di sisi lain, pertumbuhan ke depan tidak hanya harus tangguh, namun juga harus berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dapat memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Upaya untuk mencapai transisi yang lebih hijau dapat dilakukan melalui mobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Sebagian besar negara telah mengeluarkan stimulus fiskal untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial serta menghidupkan kembali perekonomian. Namun, untuk mencegah krisis di masa depan, stimulus fiskal juga harus diarahkan untuk mendukung ekonomi yang lebih hijau. Semoga.
(abd)