G-20 Meniti Perubahan Dunia

Prof Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan

KICKOff Presidensi G20 yang diketuai oleh Indonesia telah dimulai sejak awal Desember 2021. Selama setahun mendatang, Indonesia akan menjadi sorotan dunia dalam perannya sebagai pimpinan forum negara-negara yang mewakili dua-pertiga penduduk dunia.

Indonesia sendiri telah menjadi anggota G-20 sejak forum intergovernmental ini dibentuk di tahun 1999. Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Bagi Indonesia klub eksklusif ini merupakan arena bergengsi tinggi tempat Indonesia dapat berkontestasi dalam berbagai upaya pencapaian kepentingan nasionalnya. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).

G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia mempunyai komitmen untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam kerja sama internasional, karena G-20 banyak memberikan manfaat bagi ekonomi internasional, maka hal tersebut bisa menjadi peluang serta potensi keuntungan yang cukup strategis bagi pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia di level internasional.

Indonesia Dorong Kolaborasi Ekonomi Dunia
Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD). Pertemuan pertama tersebut merupakan penanda pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan secara resmi telah dimulai di Pulau Dewata Bali. Agenda utama presidensi G20 Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI mengerucut pada 3 bidang yakni kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.

Saat ini, dunia masih diliputi dengan penuh ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi. Pemulihan yang mulai tampak belum terjadi secara merata antara negara maju dan berkembang. Di tengah bangkitnya perekonomian di negara maju, ironisnya negara berkembang masih berusaha untuk pulih dari pandemi karena akses vaksin yang masih terbatas.

Padahal sejatinya, kunci untuk mengalahkan pandemi sekaligus memulihkan ekonomi terletak pada kekebalan komunal (herd immunity). Sehingga, percepatan vaksinasi menjadi syarat mutlak untuk menumbuhkan kekebalan komunal. Persoalannya adalah persediaan dan distribusi vaksin yang masih belum merata secara global, terlebih akses terhadap vaksin.

Laman Our World in Data Agustus 2021 secara gamblang menunjukkan vaknisasi berjalan timpang. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% populasi di negara maju telah mendapat vaksinasi lengkap, beberapa bahkan telah memberikan suntikan booster. Sebaliknya, 96% populasi di negera miskin justru masih belum mendapat vaksinasi. Kondisi tersebut sangat membutuhkan peran G-20 dalam membantu negara-negara berkembang dan miskin dalam memerangi Covid-19 melalui percepatan vaksinasi untuk dapat mendorong pemulihan ekonomi.

Selain mewujudkan vaksinasi yang merata, pandemi yang masih berlanjut dan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia membutuhkan kolaborasi bersama negara-negara dunia untuk menciptakan fondasi ekonomi dan sistem keuangan yang adil demi tercapainya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih kuat, efisien, inklusif dan berkelanjutan.

Kini, melalui G-20, Indonesia mengajak dunia untuk memfokuskan kerja sama pemulihan pasca pandemi dan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif pasca pandemi.

G20 dan Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang
Indonesia merupakan negara Asia kelima setelah Arab Saudi, Jepang, China, dan Korea Selatan yang pernah memegang Presidensi G20. Selain itu, Indonesia menjadi salah satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, juga menetapkan ambisi besar untuk menyuarakan kepentingannya. Kepentingan tersebut meliputi penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, krisis iklim, digitalisasi ekonomi, dan perpajakan internasional.

Presidensi G20 oleh Indonesia semakin relevan karena merupakan bagian dari negara berkembang yang lebih terdampak oleh isu-isu tersebut, dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga, Indonesia dalam hal ini memiliki perhatian yang sama untuk menyuarakan pandangannya, seperti halnya negara berkembang yang lain perlu untuk didengarkan.

Salah satu prioritas utama yang disuarakan pada forum G20 kali ini adalah untuk mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata. Pada sisi pembiayaan pemulihan dan penanganan Covid-19, G20 akan berusaha mendorong melalui berbagai cara. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya paska pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.

Selanjutnya, agenda keuangan berkelanjutan juga akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing). Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.

Peran Indonesia pada G20 juga dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mempersempit disparitas ekonomi, mendorong pemerataan, meningkatkan literasi digital dan mengakselarasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberhasilan Indonesia dalam melewati krisis selama pandemi merupakan modal utama bagi Indonesia untuk dapat menavigasi dukungan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang lainnya. Data BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali memasuki zona positif pada kuartal II/2021 sebesar 7,07% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut berhasil mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi, setelah empat kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, atau sejak kuartal II/2020. Meski demikian, pandemi belum juga usai dan masih menuai ketidakpastian ekonomi sehingga memerlukan kekuatan ekonomi yang tangguh dari setiap negara.

Di sisi lain, pertumbuhan ke depan tidak hanya harus tangguh, namun juga harus berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dapat memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Upaya untuk mencapai transisi yang lebih hijau dapat dilakukan melalui mobilisasi pembiayaan berkelanjutan. Sebagian besar negara telah mengeluarkan stimulus fiskal untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial serta menghidupkan kembali perekonomian. Namun, untuk mencegah krisis di masa depan, stimulus fiskal juga harus diarahkan untuk mendukung ekonomi yang lebih hijau. Semoga.