Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik yang Terintegrasi

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa digunakan bersama. Sistem ini penting untuk merespons isu publik yang berkembang di masyarakat.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo, Hasyim Gautama mengatakan, salah satu tantangan ke depan adalah melakukan monitoring isu publik yang bersifat prediktif. Sebagai manusia dengan pengetahuan dan daya jangkau terbatas, maka hal itu akan sulit dilakukan.

"Namun challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik, yang secara guyub menggunakan satu sistem, yang bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang satu," kata Hasyim Gautama saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.

Baca juga: Sejak 2018, Kominfo Telah Blokir 4.874 Pinjol dan Fintech Ilegal

Ia mengatakan bahwa monitoring isu publik merupakan tugas yang harus serius dilakukan karena menyangkut kestabilan memantau serta merespons isu-isu yang muncul. Utamanya terkait isu sensitif yang membutuhkan kehati-hatian.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponsnya," kata Hasyim.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari, Kamis-Jumat (21-22/10/2021) secara luring dan daring, yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting.

Kegiatan yang dibuka Hasyim Gautama ini menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Amy dan praktisi komunikasi Emilia Bassar. Sedangkan pada hari kedua, hadir akademisi komunikasi Ahmed Kurnia dan praktisi analisis media sosial Ismail Fahmi.

Baca juga: Pulihkan Pariwisata, Kemkominfo Latih Ribuan UMKM Sektor Pengolahan di 10 Destinasi Prioritas

Najamuddin Amy juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

"Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust," kata Najamuddin.

Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menambahkan, monitoring isu penting untuk dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.