Arus Informasi dan Iklan Media Dikuasai Asing, HT: Negara Wajib Hadir Memastikan Dominasi Nasional
loading...
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi pembicara Konvensi Nasional Media Massa 2025: Disrupsi Berganda terhadap Media Massa. Foto/Aziz Indra
A
A
A
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai arus informasi dan pasar iklan media telah dikuasai asing. Oleh karena itu, ia menilai negara wajib hadir untuk memastikan arus informasi dan pasar iklan didominasi oleh media nasional.
Hal Itu disampaikan HT dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk "Disrupsi Berganda terhadap Media Massa" di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Ia mengatakan, media konvensional tak bisa melawan kemajuan perkembangan teknologi.
Baca juga: HT Usulkan KPI dan Dewan Pers Buat Aturan Perkuat Iklim Media
"Jadi sebetulnya AI (artificial intelligence), kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Kita harus ikuti. Itu ya kemampuan kita beradaptasi untuk mengikuti kemajuan teknologi," tuturnya.
Namun, HT menilai bahwa pembatasan terhadap ruang gerak dominasi media digital asing ini jauh lebih penting. Selain itu, ia juga menilai, pembatasan iklan berbayar kepada media digital asing ini juga perlu dilakukan.
"Sekarang ini kan, saya bisa katakan, mayoritas iklan itu larinya ke digital asing. Dan mereka bisa iklan banyak karena ya viewership-nya tinggi. Kalau viewers-nya tinggi, artinya mereka juga mendominasi di dalam pemberitaan atau informasi ke para user di Indonesia, otomatis kan," paparnya.
Kendati demikian, HT menilai tantangan media nasional itu untuk menguasai kembali arus informasi dan pasar iklan. Menurutnya, hal itu bisa teratasi melalui sebuah regulasi.
Baca juga: Sambut Baik Dorongan Regulasi Pembatasan Media Digital Asing, Dewan Pers: Harus Segera!
"Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana informasi itu adalah dominasi kita, itu hanya bisa dilakukan melalui regulasi. Dan sebaliknya juga bagaimana dominasi iklan itu bisa kembali kepada kita semua, dan itu hanya bisa dilakukan melalui regulasi," ujarnya.
"Masalah di kita ini nanti, siapa dapat berapa, siapa lebih dominan, itu sudah masalah masing-masing ya, kemampuan bagaimana mengembangkan usahanya dengan baik," imbuhnya.
Atas dasar itu, HT menyebut negara wajib hadir untuk memastikan media digital asing ini tak mendominasi arus informasi dan pasar iklan.
"Tetapi negara wajib hadir memastikan dominasi nasional ini adalah mutlak. Yang sekarang mungkin 70-30 dibalik menjadi 20-80, 80 nasional 20 asing, baik dari sisi informasi dan dari sisi komersial iklan," pungkas HT.
Hal Itu disampaikan HT dalam acara Konvensi Nasional Media Massa 2025 bertajuk "Disrupsi Berganda terhadap Media Massa" di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Ia mengatakan, media konvensional tak bisa melawan kemajuan perkembangan teknologi.
Baca juga: HT Usulkan KPI dan Dewan Pers Buat Aturan Perkuat Iklim Media
"Jadi sebetulnya AI (artificial intelligence), kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Kita harus ikuti. Itu ya kemampuan kita beradaptasi untuk mengikuti kemajuan teknologi," tuturnya.
Namun, HT menilai bahwa pembatasan terhadap ruang gerak dominasi media digital asing ini jauh lebih penting. Selain itu, ia juga menilai, pembatasan iklan berbayar kepada media digital asing ini juga perlu dilakukan.
"Sekarang ini kan, saya bisa katakan, mayoritas iklan itu larinya ke digital asing. Dan mereka bisa iklan banyak karena ya viewership-nya tinggi. Kalau viewers-nya tinggi, artinya mereka juga mendominasi di dalam pemberitaan atau informasi ke para user di Indonesia, otomatis kan," paparnya.
Kendati demikian, HT menilai tantangan media nasional itu untuk menguasai kembali arus informasi dan pasar iklan. Menurutnya, hal itu bisa teratasi melalui sebuah regulasi.
Baca juga: Sambut Baik Dorongan Regulasi Pembatasan Media Digital Asing, Dewan Pers: Harus Segera!
"Jadi tantangan kita itu adalah bagaimana informasi itu adalah dominasi kita, itu hanya bisa dilakukan melalui regulasi. Dan sebaliknya juga bagaimana dominasi iklan itu bisa kembali kepada kita semua, dan itu hanya bisa dilakukan melalui regulasi," ujarnya.
"Masalah di kita ini nanti, siapa dapat berapa, siapa lebih dominan, itu sudah masalah masing-masing ya, kemampuan bagaimana mengembangkan usahanya dengan baik," imbuhnya.
Atas dasar itu, HT menyebut negara wajib hadir untuk memastikan media digital asing ini tak mendominasi arus informasi dan pasar iklan.
"Tetapi negara wajib hadir memastikan dominasi nasional ini adalah mutlak. Yang sekarang mungkin 70-30 dibalik menjadi 20-80, 80 nasional 20 asing, baik dari sisi informasi dan dari sisi komersial iklan," pungkas HT.
(shf)
Lihat Juga :
